SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jelang HUT Provinsi Banten ke-22, Pemprov Banten justru mengalami krisis pengawas dan kepala ekolah. Berdasarkan data Komisi V DPRD Banten, ada sekira 172 SMA/SMK Negeri di Banten yang tidak ada pengawasnya.
Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, selain jabatan kepala sekolah banyak yang kosong, ternyata kekosongan jabatan pengawas SMA/SMK/SKh Negeri jauh lebih banyak.
“Kekosongan jabatan pengawas dan kepala sekolah ini harus segera diisi, kami minta Pemprov Banten bergerak cepat untuk mengisinya September 2022,” kata Yeremia kepada wartawan, Selasa (30/8).
Ia melanjutkan, para calon pengawas SMA/SMK Negeri yang sudah lulus uji kompetensi segera dilantik, agar pelaksanaan tahun ajaran baru 2022/2023 berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Pengangkatan jabatan fungsional pengawas sangat mendesak, seperti halnya pengisian jabatan kepala sekolah,” pungkasnya.
Terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Banten Eni Suhaeni membenarkan kekosongan jabatan pengawas dan Kepala Sekolah di SMA, SMK dan SKh Negeri telah menghambat program pendidikan di Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir.
“Kekosongan jabatan pengawas bahkan ada yang sudah terjadi sejak 2018 lalu,” katanya.
