LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lebak meminta kepada para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk turut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
Hal itu disampaikan oleh kader PMII dengan cara hadir dan membentangkan poster penolakan kenaikan BBM di acara rapat koordinasi wilayah DPC PDIP Pandeglang dan Lebak di gedung As-sakinah, Kecamatan Cibadak, Senin, 12 September 2022.
“Dalam kesempatan ini kami meminta agar Megawati Soekarnoputri yang merupakan ketua umum dari partai PDIP dan partai penguasa agar menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar menolak kenaikan BBM,” kata Ketua Umum PMII Cabang Lebak Ardiansyah.
Menurutnya, kenaikan BBM merupakan suatu keputusan yang telah mengecewakan rakyat Indonesia karena telah membuat rakyat kecil semakin tercekik dengan efek domino kenaikan BBM.
“Ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah, pemangku kebijakan, wakil rakyat, dan elemen-elemen partai yang terkesan tidak serius menangani hak-hak rakyat,” katanya.
Ahmad Hudori, bidang Kaderisasi PMII Lebak mengatakan, partai politik sendiri seharusnya menjadi wadah yang menampung keluh kesah rakyat. Sehingga menurutnya, sudah semestinya PDIP juga turut menyuarakan dan mengambil sikap penolakan terhadap kenaikan BBM atas dasar keluhan masyarakat.
“Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara tentu yang di dahulukan adalah tercapainya hak hak rakyat, bukan hak-hak kelompok elite, kelompok korporasi, atau kelompok kapital. Maka kami dari PMII mengingatkan kepada seluruh partai, stakeholder, dan aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam mengelola kepentingan rakyat,” ungkapnya.
PMII, kata Dori, PMII akan terus hadir dalam menyikap situasi nasional yaitu BBM, bahkan PMII juga akan terus mengawal isu yang langsung bersentuhan dengan terancamnya kemakmuran rakyat.
“Dalam menyikapi situasi nasional kami berkomitmen akan terus mengawal isu-isu yang langsung bersentuhan dengan terancamnya hak-hak rakyat. Bahkan kami akan terus melakukan agenda diskusi dan kajian terkait isu-isu daerah yang dinilai bobrok dalam pelaksanaannya, salah satu nya penegakan hukum dan pengawalan anggaran yang ini langsung bersentuhan dengan kemakmuran rakyat,”tegasnya.
Reporter : Yusuf Permana
