PT Lotte Chemical BisaDilaporkanke KPPU

CILEGON, RADARBANTEN.Co.ID - Adanya dugaan tindakan diskriminatif dalam lelang pengadaan kabel PT Lotte Chemical Indonesia bisa menjadi delik aduan untuk dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Kepala KPPU Kanwil III Jabar, DKI Jakarta dan Banten, Lina Rosmawati mengatakan, jika memang benar adanya persekongkolan antara perusahaan induk atau main contractor dengan vendor penyedia jasa. "Apalagi kalau ada dugaan persekongkolan memenangkan tender, jadi bisa diproses di KPPU kalau sudah ada pemenangnya.Dan pemenangnya itu diduga bersekongkol," ujar Lina kepada Radar Banten saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, kemarin.

Lina menjelaskan, dalamPasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. "Ini persaingan semu tidak boleh dalam UU kita," jelasnya.

Untuk menghindari hal-hal semacam ini, menurut Lina, seharusnya pemerintah daerah pun bisa memfasilitasi dengan membuat regulasi. Misalnya, ada peraturan yang mengimbau agar perusahaan asing yang melakukan lelang wajib melibatkan perusahaan lokal."Karena menggunakan kata wajib, ini ada konsekuensinya. Apabila tidak dipatuhi maka akan dihukum. Ini tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha," tegasnya. Sementara sebelumnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten menyikapi lelang proyek di PT Lotte Chemical yang dipersoalkan oleh pengusaha pribumi atau pengusaha lokal HIPPI tidak menampik jika saat ini pengusaha lokal masih tidak mendapatkan perhatian serius dari investasi asing.

Menurutnya hal itu karena belum adanya regulasi yang memihak kepada pengusaha pribumi. "Kalau kaya gini yang terjadi masing-masing, cuma ujungnya tetap saja orang Korea jadi maincont-nya kita jadi subcont, itu karena tidak ada kontrol dan pengawalan dari pemerintah, kemudian persatuan di antara kita sebagai pengusaha daerah juga kurang," ujar Ketua HIPPI Banten Syaiful Bahri, Kamis 10 November 2022 lalu.

Dijelaskan Syaiful saat ini, kondisi saat ini pengusaha pribumi belum mendapatkan kesempatan menjadi pemain utama dalam proyek atau pengadaan barang maupun jasa. Pengusaha lokal masih menjadi subcont, bahkan menjadi pihak ketiga hingga keempat dalam setiap projects.

"Kita kalaupun dapat subcont kedua dan ketiga, jadi kita hanya dapat tulangnya saja," ujar Syaiful.

Menurut dia harus ada pembahasan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pihak Lotte Chemical.

"Menurut saya harus duduk bareng antara pemerintah kota, Kadin, bersama stakeholder dari Lotte Chemical atau investor lain duduk bersama," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Lotte Chemical belum berhasil dikonfirmasi. Pesan WhatsApp kepada Humas PT Lotte Chemical Norman hanya dibaca.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Virgojanti mengatakan, seharusnya investasi perusahaan asing ada keterikatakan kemitraan dengan pengusaha lokal.Karena, selain untuk penyerapan tenaga kerja juga untuk menjaga kondusifitas keberlangsungan investasi di daerah.

"Harus terjadi hilirisasi industri. Kedepan kita akan buat roadmap hilirisasi membangun investasi yang berkualitas. Menjaga kondusifitas wilayah juga. Rencana ingin usulkan Pergub, adanya kemitraan industri besar dengan industri kecil pengusah alokal," ujarnya.

Diketahui di antaraperusahaan yang mengikuti tender kabelLotte Chemical, ada PT. LS AG. Perusahaan asal Korea Selatan inibelum lama mulai membangun pabrik di Indonesia dan barusaja diresmikan pada tahun ini. Fasilitasnya belum lengkap dan baru memiliki beberapa sertifikasi SNI saja. Mereka berencana untuk melengkapi sertifikasi SNI pada akhir tahun ini agar bisa menerima order kabel tegangan menengah.

Sedangkan untuk fasilitas dan kapasitas yang tidak mencukupi, informasinya mereka akan membeli atau mengimpor dari pabrik LS yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, setelah membangun pabrik di Indonesia, mereka hanya memproduksi beberapa kabel saja di Indonesia. Kemudian mengimpor sebagian besar order yang diterima dari pabrik (yang masih satu grup perusahaan) di luar negeri.

Karena tindakan kecurangan ini, perusahaan lokal tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek di Lotte Chemical Indonesia. Serta tidak dapat melakukan kegiatan bisnis yang kompetitif.