Taufik juga menuding KPU Lebak tidak menggubris kegaduhan publik yang terjadi dampak dari kasus dugaan rangkap jabatan, namun tidak dijadikan pertimbangan dengan tetap melaksanakan pelantikan.
“Banyaknya anggota PPS terpilih yang rangkap jabatan diduga kuat sudah diketahui oleh KPU kabupaten Lebak dari seleksi administrasi hingga pada saat penetapan dan KPU Lebak tetap melakukan pelantikan padahal adanya peserta seleksi PPS yang rangkap jabatan atau double job sudah menjadi opini publik,” tuturnya.
Ia meminta kepada KPU untuk segera melakukan evaluasi terhadap polemik ratusan PPS double job. Sebab, menurut Taufik, double job ini akan sarat akan kepentingan khususnya di tahun politik saat ini.
“Adanya rangkap jabatan pada PPS sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan, seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutupnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Merwanda












