SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti menanggapi perihal permintaan Anggota DPRD Banten, Muhammad Faisal yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tidak membuat program yang tumpang tindih antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten.

Katanya, permintaan Ketua Komisi III DPRD Banten itu menjadi masukan bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah ada. Ia pun menjelaskan, di Pemprov sendiri tidak ada program yang tumpang tindih. Namun, terdapat beberapa kegiatan atau program yang diampu atau ditangani oleh beberapa OPD.

“Sebetulnya begini, ada beberapa kegiatan atau program yang diampu beberapa OPD. Misalnya penanganan stunting itu diampu oleh hampir 20 OPD,” Kata Rina kepada wartawan, Selasa 21 Februari 2023.

Ia mengatakan, diampu-nya program stunting oleh 20 OPD, tidak menjadi masalah jika program pada OPD-OPD itu mengerucut dalam hal penanganan stunting.

“Jadi Ga apa-apa yang penting bahwa itunya mengerucut dalam stunting, misalnya Dinas Perkim dalam itu wilayah padat penduduk, PUPR penguatan sanitasinya Perkim dalam rangka jalan lingkungannya. Bagaimana pengecekan dalam fungsi stuntingnya tetapi programnya ke arah stunting,” ucapnya.