Ketiga, pada aspek kebijakan, perencanaan dan penganggaran berkenaan dengan pemetaan isu kebijakan, formulasi kebijakan dan kinerja kebijakan harus diformulasikan dalam berbagai rincian kegiatan pembentukan partisipasi publik pada perangkat daerah yang membidangi kehumasan, kesbangpol, organisasi dan hukum. Sehingga partisipasi dan dukungan publik tercermin dalam proses penyusunan kebijakan daerah.
Keempat, aspek pada investasi perlu perencanaan dan penganggaran untuk menciptakan iklim investasi, investasi neto, infrastruktur penunjang, kemudahan perizinan dan isu-isu lingkungan harus termuat dalam rincian kegiatan dalam perangkat daerah yang membidangi penanaman modal, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan perizinan.
Kelima, aspek budaya yaitu bagaimana pelestarian budaya melalui pengalaman budaya (culture experience), tersedianya pusat informasi tentang kebudayaan (culture knowledge) dan pemberdayaan masyarakat untuk senantiasa mengelola keanekaragaman budaya lokal harus tercermin dalam rincian pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.
Dan keenam aspek masyarakat, perencanaan dan penganggaran berkenaan dengan human capital pada aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan/ ekonomi atau daya beli serta kesadaran wisata perlu diprioritas dan termuat dalam rincian pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pariwisata.
Yang perlu juga diperhatikan tentunya adalah pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan, bahwasanya competitive identity merupakan sintesis brand management suatu wilayah, untuk itu keenam aspek dalam competitive identity idealnya menjadi prioritas utama dalam program kerja dan termuat dalam rincian anggaran belanja pada beberapa perangkat daerah terkait. Adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada competitive identity secara berkesinambungan akan membentuk identitas kompetitif daerah yang akan memberikan berbagai keuntungan kepada Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu melakukan telaah ulang terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menggerakkan perangkat daerah, mulai dari penetapan KUA PPA, penyusunan RKA dan rincian belanja dalam DPA yang secara simultan mengarah pada kegiatan yang berorientasi terhadap keenam aspek untuk pembentukan identitas kompetitif daerah.
Setelah kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembangunan identitas kompetitif dilaksanakan, dapat dilakukan survei persepsi masyarakat terhadap program competitive identity yang dijalankan secara kolaboratif multi-sektor antar perangkat daerah baik tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melihat keefektifan pembentukan identitas kompetitif. Melalui konsistensi perencanaan dan penganggaran yang fokus pada keenam aspek dalam competitive identity akan dapat meningkatkan daya saing daerah. (*)












