Competitive Identity dan Perumusan Kebijakan Pembangunan
Perumusan kebijakan pembangunan yang penulis kaji dalam artikel ini adalah bagaimana formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk dapat mencapai identitas kompetitif menurut penulis diperlukan kebijakan penganggaran dan perencanaan yang berorientasi pada sintesis brand management dengan fokus utama pada aspek pariwisata, merek, kebijakan, investasi, budaya dan pembangunan sumber daya manusia.
Berdasarkan pengamatan penulis, saat ini pelaksanaan kegiatan (berbasis anggaran) pada setiap sub unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah tidak diarahkan secara simultan untuk satu prioritas tertentu. Sehingga kegiatan pada masing-masing perangkat daerah berjalan secara parsial, masing- masing perangkat daerah tidak dapat memberikan kontribusi atau berkolaborasi satu sama lainnya. Sampai-sampai ada bahasa “jangankan antar satuan kerja perangkat daerah, di dalam satu perangkat daerah saja sangat sulit untuk melakukan kolaborasi”. Hal ini disebabkan dokumen pelaksanaan anggaran yang tersekat-sekat. Masing-masing dokumen pelaksaaan anggaran pada sub unit kerja hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri tidak dapat berkontribusi apalagi membuka ruang kolaborasi dengan sub unit kerja lainnya dalam perangkat daerah. Disini terlihat kekurangan dalam perencanaan dan penganggaraan yang tidak mengacu pada suatu program prioritas. Demikian pula dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang tidak dikonstruksi menjadi dokumen kegiatan yang bersifat kolaboratif antar perangkat daerah.
Karena itu, menurut hemat penulis, perlu diformulasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pembangunan identitas kompetitif sebagai berikut: pertama, pada bidang pariwisata diperlukan perencanaan dan penganggaran yang simultan pada beberapa perangkat daerah untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata seperti penyediaan transportasi, pembangunan jalan/ jembatan, sarana dan prasarana penunjang daya tarik wisata, kebersihan, penataan kawasan dan landmark. Untuk meningkatkan amenitas diperlukan pembangunan sarana prasarana penunjang seperti pembangunan taman, food court, sentra UMKM/ cinderamata, sarana ibadah di kawasan strategis pariwisata. Sedangkan untuk meningkatkan atraksi di kawasan strategi pariwisata diperlukan pengelolaan daya tarik wisata melalui berbagai event-event dan kolaborasi multi-sektor.
Kedua, untuk pengembangan brand produk-produk daerah diperlukan kolaborasi, konsistensi dan promosi yang masif dilakukan melalui humas pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan bangga terhadap produk-produk lokal mulai dari produk pertanian, produk- produk industri kreatif, kuliner khas daerah, produk-produk hasil laut maupun produk-produk kerajian. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran yang membidangi perindustrian dan perdagangan, komunikasi, industri kreatif dan pertanian harus fokus pada upaya membangun komunikasi strategis mempromosikan dan sikap bangga terhadap produk lokal.












