Namun, lanjutnya, pada pelaksanaan tender masih ditemukan pemenang lelang oleh perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus segera diselesaikan serta usut dugaan monopoli dan keterlibatan anggota DPRD Pandeglang.
“Justru ditemukan sejumlah pemenang tender dimenangkan oleh perusahaan yang harga penawaran tertinggi dan menggagalkan perusahaan dengan alasan yang tidak masuk akal,” katanya.
Dia mengatakan, dugaan monopoli proyek dan keterlibatan anggota DPRD Pandeglang bukan persoalan baru. Akan tetapi, selama ini banyak pihak yang diam dan membiarkan persoalan itu terus terjadi setiap tahun.
“Dugaan monopoli proyek di Pandeglang bukan sesuatu yang tabu terjadi. KPK RI berani tidak buat komitmen buat surat pernyataan dengan kami untuk turun ke Pandeglang dalam mengawasi uang negara,” katanya.
Salah satu indikator adanya tindak pidana korupsi itu, lanjutnya, bisa dilihat dengan banyaknya temuan dari pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Pandeglang. “Kami menilai itu (kegagalan proyek-red) adalah indikator dengan dugaan maraknya monopoli yang di lakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, khususnya oknum DPRD Pandeglang,” katanya.
Sekretaris Amira Pandeglang Burhanudin menambahkan, keterlibatan anggota DPRD dan dugaan monopoli proyek pembangunan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi permasalahan berkepanjangan.












