“Kami harapkan, loporan pengaduan yang kami masukan ini menjadi dasar untuk kejaksaan tinggi provinsi Banten untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut,” katanya.
Burhan mengatakan, tindakan yang dilakukan organisasinya sebagai tindaklanjut kekecewaan terhadap adanya dugaan monopoli proyek serta keterlibatan anggota DPRD Pandeglang. Persoalan itu, harus segera diselesaikan agar pembangunan di Pandeglang berjalan baik. “Kami kecewa dengan adanya persoalan itu,” katanya.
Burhan mengatakan, laporan kepada KPK tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat bernomor 082.DPC-AMIRA.Pdg/II/ 2023.
“Ini merupakan upaya kami selaku putra daerah Kabupaten Pandeglang untuk menyampaikan persoalan yang kami rasa ini ada kaitannya dengan Lembaga KPK RI terutama dalam persoalan dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Mencuatnya dugaan monopoli proyek pembangunan dan keterlibatan oknum DPRD Pandeglang dalam pembagian kue proyek terus mendapatkan perhatian sejumlah kalangan di Pandeglang.
Kali ini, Lembaga Independen Pemantau Pembangunan (LIPP) Banten yang melakukan reaksi atas dugaan tersebut. Lembaga ini meminta agar oknum DPRD yang terlibat segera ditindak karena telah menyalahi aturan.












