Ketua LIPP Banten Suherman Pratama mengaku kecewa atas dugaan adanya keterlibatan oknum DPRD Pandeglang dan monopoli proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Pandeglang. Kata dia, hal itu sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan di Pandeglang.
“Pembangunan di Pandeglang tidak akan berkualitas apabila masih ada yang melakukan monopoli. Selama ini, sebagian besar proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur banyak menuai persoalan, karena tidak dilakukan secara profesional,” katanya.
Bapak satu anak ini menilai, Pemkab dan aparat penegak hukum (APH) kerap tutup mata atas persoalan tersebut. Seharusnya, apabila terjadi penyimpangan harus segera diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Seolah ada pembiaran, sehingga persoalan itu selalu terjadi setiap tahun,” katanya.
Suherman menerangkan, salah satu contoh adanya dugaan monopoli itu yakni pada saat dilakukan proses tender. Seharusnya, pemenang tender adalah mereka yang melakukan penawaran paling rendah, namun hal itu tidak berlaku di Pandeglang. “Yang paling parah, ada perusahaan bermasalah, malah menjadi pemenang proyek,” katanya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Pandeglang agar tidak terlibat dalam proyek pembangunan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Oleh karena itu, Udi meminta kepada seluruh wakil rakyat agar bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan tidak keluar aturan. “Sesuai amanat undang-undang, kita itu harus bekerja sebagai controling, budgeting, dan legislasi, jadi enggak dibenarkan kalau sampai main proyek,” katanya.












