Namun, pembayaran pinjaman itu sudah menjadi tanggungjawab Pemprov. “Bagaimana bisa mengefisiensikan (anggaran-red),” ungkap Tranggono.
Apalagi, lanjutnya, tahun depan, Pemprov memiliki banyak agenda, seperti pesta demokrasi Pemilu 2024 serta pembayaran cicilan PT SMI. Maka dari itu, Pemprov secara internal melakukan efisiensi.
“Perjalanan dinas, acara makan, rapat-rapat atau yang lain, operasional kita. Saya pikir ini signifikan sekali dalam rangka bagaimana menyisihkan pembayaran cicilan,” lirihnya. Apalagi untuk penyelenggaraan pesta demokrasi dibutuhkan anggaran sekira Rp700 miliar.
Meskipun begitu, Tranggono memastikan, tidak akan menurunkan anggaran tunjangan kinerja (tukin) para ASN Pemprov Banten. “InsyaAllah tidak menurunkan angka tukin,” ujarnya.
Namun, ke depan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mempunyai konsep reward and punishment. Yakni ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan tukin secara penuh. Sebaliknya, apabila kinerjanya tidak terpenuhi, maka tukinnya juga tak dibayar penuh. “Mekanismenya jalan (saat ini-ref). Kita optimalkan lagi,” tegas Tranggono.
Untuk diketahui, mulai tahun ini, Pemprov Banten mulai membayar pokok pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah grade periode. Seperti diketahui, dari rencana pinjaman Rp851,7 miliar pada 2020 lalu, yang terealisasi hanya Rp830,98 miliar. Untuk mengembalikan pinjaman tersebut, Pemprov harus mencicil sampai 2028 mendatang.
