Menurutnya, sah sah saja Pj Gubernur hadir dalam acara partai itu. Namun, Pj harus juga mengikuti acara partai lainnya. Hal itu perlu dilakukan menghindari asumsi Pj Gubernur condong ke salah satu partai. “Benar, tidak ada etika yang dilanggar, jika kita kaitkan dengan aturan formal dan kapasitas Pj Gubernur yang hadir untuk memastikan stabilitas politik di daerah misalnya. Namun, Pj Gubernur juga seharusnya fair untuk juga datang pada kegiatan Parpol di Banten. Terpenting sepanjang netralitas posisi dan reputasi Pj Gubernur sebagai birokrat dijaga maka tidak ada etika birokrasi yang dilanggar,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, Al mengaku kehadirannya dalam kegiatan partai berlambang banteng itu hanya sebagai kapasitas gubernur diundang oleh pihak manapun. “Itu di dalam wilayah Banten dapat dilakukan kehadiran kita. Bagian dari pembinaan,” ujar Al melalui telepon seluler, Kamis (23/2).
Kehadirannya dalam perhelatan itu juga telah dikonsultasikan sebelumnya. “Jadi agenda-agenda begitu saya konsulkan. Saya telepon ke Bawaslu, bahwa hal itu sepanjang hal formal dan bukan dalam konteks apa-apa,” bela Al.
Lagipula, lanjutnya, acara HUT PDIP itu berupa senam dan jalan sehat. Tak hanya ke acara PDIP, Al mengaku bakal menghadiri undangan dari siapapun selagi ia ada waktu untuk menghadirinya. “Siapapun yang mengundang, saya hadir selagi waktunya memang pas,” tuturnya.
Terkait dengan baju merah yang digunakannya saat itu, Al berdalih bahwa bajunya beda dengan baju-baju merah lain. “Namanya juga baju. Biasa saja, sering dipakai hari-hari juga,” tuturnya.
Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini kembali menegaskan bahwa kehadirannya pada HUT PDIP itu dalam kapasitas gubernur. “Saya diundang dalam kapasitas gubernur dan hari libur. Jadi bukan dalam jam kerja. Tapi kalau andaipun jam kerja, itu diundang dan sebagai kapasitas gubernur, acaranya juga santai jalan-jalan senam, bukan acara-acara tertentu yang spesifik,” terang Al.












