Syahwat Politik Al Kencang

Jelang Pilgub 2024

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar sepertinya mulai 'tebar pesona' melakukan pendekatan ke partai politik. Apalagi, suhu politik menjelang Pilgub Banten 2024 mulai menghangat.

Alih-alih ingin menjaga stabilitas di tahun politik, Al justru dinilai tengah menunjukkan syahwat politiknya.

Pada peringatan HUT PDIP di Rangkasbitung, Minggu (19/2), Al datang menghadiri dengan mengenakan dresscode merah.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Unsera, Ahmad Sururi berharap jika baju warna merah yang dikenakan Pj Gubernur Banten di acara partai besutan Megawati Soekarnoputri itu hanya sebagai dresscode semata, bukan upaya pendekatan secara politik.

Ia menyebut, seharusnya Pj Gubernur yang sebagai seorang pejabat eksekutif itu lebih memosisikan diri dan menjaga syahwat politiknya. “Setiap pejabat publik yang sudah berada di puncak kekuasaan birokrasi mestinya tetap netral, etika biorkrasinya begitu. Jadi harus mengesampingkan syahwat politiknya,” ujarnya.

Menurutnya, sah sah saja Pj Gubernur hadir dalam acara partai itu. Namun, Pj harus juga mengikuti acara partai lainnya. Hal itu perlu dilakukan menghindari asumsi Pj Gubernur condong ke salah satu partai. “Benar, tidak ada etika yang dilanggar, jika kita kaitkan dengan aturan formal dan kapasitas Pj Gubernur yang hadir untuk memastikan stabilitas politik di daerah misalnya. Namun, Pj Gubernur juga seharusnya fair untuk juga datang pada kegiatan Parpol di Banten. Terpenting sepanjang netralitas posisi dan reputasi Pj Gubernur sebagai birokrat dijaga maka tidak ada etika birokrasi yang dilanggar,” pungkasnya.

Dimintai tanggapannya, Al mengaku kehadirannya dalam kegiatan partai berlambang banteng itu hanya sebagai kapasitas gubernur diundang oleh pihak manapun. “Itu di dalam wilayah Banten dapat dilakukan kehadiran kita. Bagian dari pembinaan,” ujar Al melalui telepon seluler, Kamis (23/2).

Kehadirannya dalam perhelatan itu juga telah dikonsultasikan sebelumnya. “Jadi agenda-agenda begitu saya konsulkan. Saya telepon ke Bawaslu, bahwa hal itu sepanjang hal formal dan bukan dalam konteks apa-apa,” bela Al.

Lagipula, lanjutnya, acara HUT PDIP itu berupa senam dan jalan sehat. Tak hanya ke acara PDIP, Al mengaku bakal menghadiri undangan dari siapapun selagi ia ada waktu untuk menghadirinya. “Siapapun yang mengundang, saya hadir selagi waktunya memang pas,” tuturnya.

Terkait dengan baju merah yang digunakannya saat itu, Al berdalih bahwa bajunya beda dengan baju-baju merah lain. “Namanya juga baju. Biasa saja, sering dipakai hari-hari juga,” tuturnya.

Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini kembali menegaskan bahwa kehadirannya pada HUT PDIP itu dalam kapasitas gubernur. “Saya diundang dalam kapasitas gubernur dan hari libur. Jadi bukan dalam jam kerja. Tapi kalau andaipun jam kerja, itu diundang dan sebagai kapasitas gubernur, acaranya juga santai jalan-jalan senam, bukan acara-acara tertentu yang spesifik,” terang Al.

Ia mengaku komunikasi sebagai kepala daerah dilakukan dengan semua pihak termasuk partai politik. “Bagian dari stabilitas daerah. Kan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kan mengayomi semua,” ujar pria yang tahun ini berusia 58 tahun.

Al membantah dirinya dekat dengan PDIP, apalagi untuk tujuan Pilgub 2024. “Untuk ke arah sana, masih kerja saja. Kerja kerja kerja. Dengan partai mana saja. Tugas. Salah satu tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menjaga stabilitas daerah,” pungkasnya.

Kehadiran Pj Gubernur sempat ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan. “Jika kehadiran Pj Gubernur atas undangan resmi sebagai wakil pemerintah tidak masalah,” katanya kepada Radar Banten, beberapa waktu lalu.

Tentang baju warna merah yang digunakan Pj Gubernur dalam acara itu, Faisal menyebut bahwa hal tersebut bukan menjadi kesimpulan jika Pj Gubernur memberikan dukungan pada partai itu. ” Terkait dress code yang seolah-olah menyerupai belum bisa dijadikan kesimpulan dukungan. Dan terkait PDKT untuk maju pada Pilgub kami tidak memahami sampai sejauh itu karena konteks tersebut politik praktis,” ucapnya.

Faisal mengungkapkan, selama pengawasan acara itu pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Pj Gubernur. “Kami telah melakukan pengawasan terhadap seluruh jalannya kegiatan PDIP di Kabupaten Lebak kemarin, hasilnya sedang dituangkan dalam form A pengawasan, secara umum berjalan tanpa ada pelanggaran,” ungkapnya.

Namun, selaku pejabat pemerintah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pj Gubernur dinilai harus tetap menjaga prinsip netralitas. Jika kedapatan melanggar, Faisal menegaskan pihaknya akan memberikan tindakan tegas baik bagi Pj maupun ASN lainnya. “Sebagai Pj atau ASN ia terikat netralitas, sebaiknya dapat menjaga prinsip netralitas tersebut. Jika pun ada ASN yang melanggar terkait netralitasnya, kami akan tindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya,” pungkasnya. (nna-suf/air)