Apalagi, lanjutnya, mengingat tantangan Pemprov Banten ke depan sangat berat, kebutuhan jabatan eselon II definitif menjadi sangat penting dan tidak bisa ditunda-tunda.
Untuk itu, Pj Gubernur harus responsif terhadap kondisi pemerintahan Banten saat ini. “Abaikan subjektifitas atau kedekatan misalnya dan persoalan politis dalam pengisian jabatan,” terang Sururi.
Jadi, ia mengingatkan, jangan karena pengisian jabatan tidak dilakukan karena faktor sense of politis, tapi kedepankan sense of crisis. Apalagi, indikator keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan satu indikator efektif, banyak indikator lain seperti efisiensi, produktivitas, responsif, dan sebagainya.
“Jangan hanya karena dibungkus diksi efektif sehingga mengabaikan faktor-faktor lain seperti kompetensi ASN yang sebenarnya layak secara definitif mengisi jabatan tersebut,” ujar Sururi.
Ia yakin, Banten punya ASN berkompetensi untuk mengisi jabatan eselon II dan itu harus diberikan kesempatan.
“Pj Gubernur harus segera responsif mengambil langkah open bidding. Semakin dibiarkan, maka bulan berikutnya akan ada lagi. Disisi lain, ASN juga butuh bertransformasi, meningkatkan kapasitas dan menunjukkan kinerjanya,” tegas Sururi.
Reporter: Rostinah
Editor: Ahmad Lutfi
