Salah seorang anggota PPS yang namanya enggan dikorankan membenarkan pungutan yang dilakukan KPU Lebak. Honor PPS tersebut semuanya ditransfer ke rekening masing-masing anggota Badan Ad Hoc. Setelah itu, ada arah an untuk membayar pajak dan dikoordinir oleh Sekretariat PPK.
“Dari bank enggak ada pemotongan sama sekali. Tapi, setelah itu ada arahan untuk bayar pajak lima persen, sedangkan yang tidak punya NPWP enam persen,” terangnya.
Dia mengungkap, anggota Badan Ad Hoc banyak yang mengeluhkan pungutan yang dilakukan KPU Lebak. Namun, mereka tidak berani untuk bersuara. Karena khawatir akan mendapat masalah dari PPK maupun KPU Lebak.
“Pada takut mau ngomongnya. Tapi, kita berharap pungutan pajak ini dihilangkan agar tidak membebani penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Sekretaris KPU Lebak Mohamad Rukbi membantah tuduhan dari Imala. Kata dia, pungutan kepada anggota Badan Ad Hoc dilakukan sudah sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang dilakukan bendahara KPU Lebak.
“Itu bukan pungli. Tapi pajak yang harus dibayarkan. Karena mengacu ke pengalaman 2018 lalu, semua penghasilan Badan Ad Hoc dipotong pajak,” kata Rukbi.
Namun, Rukbi mengakui sekarang ada Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur masalah tersebut. Dalam Keputusan KPU tersebut anggota Badan Ad Hoc yang berstatus PNS honornya dipotong, sedangkan yang bukan PNS sesuai keputusan hasil rapat tidak akan dipotong.
“Pemotongan ini dilakukan, karena khawatir akan ada temuan dari inspektorat KPU RI. Nanti mereka pertanyakan kenapa yang ini nggak bayar pajak, sedangkan yang sebagian lagi bayar pajak,” paparnya.
Rukbi menambahkan, honor Badan Ad Hoc PPS baru dibayarkan satu bulan, sedangkan PPK honor yang dibayarkan dua bulan. Hingga sekarang belum semua uang yang dipungut dari Badan Ad Hoc tersebut terkumpul.
“Jadi, uangnya juga belum semuanya terkumpul,” tukasnya.(*)
Reporter : Mastur












