LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak melakukan pungutan liar terhadap honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Pungutan tersebut dilakukan dengan dalih untuk bayar pajak penghasilan sebesar lima persen.
Ketua Imala Aswari mengatakan, menerima keluhan terkait pungutan dengan dalih pajak dari KPU Kabupaten Lebak. Karena itu, Imala melakukan audiensi dengan KPU Lebak untuk mempertanyakan dasar hukum pungutan kepada anggota PPS dan PPK se-Lebak.
“Iya, kami menerima banyak masukan terkait pungutan yang dilakukan KPU Lebak. Dalihnya uang tersebut untuk bayar pajak,” kata Aswari melalui rilis yang diterima Radar Banten, Rabu 29 Maret 2023.
Dijelaskan Aswari, sesuai Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 pajak penghasilan (PPH) 21 hanya diberlakukan untuk Badan Ad Hoc yang berstatus pegawai negeri sipil. Namun, anggota PPS dan PPK yang bukan PNS pun dipungut dengan besaran lima persen.
“Ketika kami audiensi, KPU Lebak beralasan memungut pajak dengan cara dipukul rata. Karena untuk kehati-hatian KPU jika sewaktu-waktu Negara memerintahkan untuk memungut pajak (kepada Badan Ad Hoc) dan KPU Lebak sudah melakukannya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut jelas tidak berdasar. Apalagi setelah ditelusuri, KPU kabupaten kota lain tidak melakukan pungutan dengan dalih pajak kepada PPS atau pun PPK.
“Ini jelas mengada-ada dan kami simpulkan KPU Lebak berasumsi dan memiliki aturan main sendiri,” tegasnya.












