CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsia (Apeksi) membutuhan kepastian terkait honorer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama pada Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III Apeksi yang digelar di Kota Cilegon, Senin 8 Mei 2023.
RelatedPosts
Ketua Umum Apeksi Bima Arya Sugiarto menjelaskan, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut yaitu rekomendasi untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait akselerasi penyelesaian honorer.
“Kami melihat ada bsberapa hal yang harus diperjelas, kota-kota ini perlu memastikan untuk alokasi anggaran 2024, apakah harus mengalokasikan komponen honorer atau seperti apa, PPPK dari mana?” ujar pria yang juga menjabat sebagai Walikota Bogor tersebut, Senin 8 Mei 2023.
Kemudian, pemrintah kota juga berharap ada komitmen dari pemerintah pusat terkait penganggaran untuk honorer dan PPPK.
Menurut Bima, para kepala daerah tersebut tidak ingin di tahun politik ini persoalan honorer tidak selesai.
Ia berharap di pertengan tahun ini sudah ada kepastian dari pemerintah pusat agar pemerintah kota bisa bersikap.
“Rekomendasi ini akan kami sampaikan ke kementerian,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, pemerintah kota tidak ingin menyalahi aturan dalam menyikapi honorer tersebut.
Karena itu, persoalan honorer menjadi salah satu bahasan pokok pada Rakorkomwil III Apeksi tahun ini.
“Bahasan ada dua, satu honorer kedua terkait kebinakan piskal,” ujarnya.
Sejumlah kota ingin memiliki kepastian, misalnya terkait pembiayaan yang barus dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Apeksi sudah berusaha agar wacana penghapusan honorer di akhir tahun ini dibatalkan.
Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Ahmad Lutfi
