PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2009-2014, Roni Bahroni mendukung Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Pada saat ini Moeldoko tengah melakukan upaya pengajuan peninjauan kembali soal pengambilalihan Partai Demokrat kepada Mahkamah Agung.
Berkas PK Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan sudah masuk di Mahkamah Agung.
Upaya pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih terus menjadi perhatian publik hingga sekarang ini. Bahkan hal itu mendapat dukungan dari mantan Ketua DPRD Periode 2009-2014 dan Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang periode 2006-2011 Roni Bahroni.
Menurut Roni Bahroni, PK Moeldoko merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan sejak dua tahun lalu, tepatnya 2021.
“Kami mendukung Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Karena memang bukan merampok Partai Demokrat tapi dilamar oleh kader untuk pimpin Demokrat,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Sabtu 3 Juni 2023.
Roni menjelaskan, Moeldoko lebih layak memimpin Partai Demokat. Sebab sejatinya Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY telah mencaplok Partai Demokrat dengan cara menyingkirkan Anas Urbaningrum melalui perintah untuk mentersangkakan melalui kaki tangannya di KPK.
“SBY lah sejatinya penumpang di Demokrat yang ingin mencopet Demokrat dengan cara merubah AD ART PD. Dan menempatkan dirinya dan VR (Ventje Rumangkang) sebagai pendiri dan menghilangkan nama 98 pendiri lainnya,” katanya.
Hal itu dimasukkan di dalam AD ART mereka. AD ART Partai Demokrat tahun 2020 dibuat diluar arena Kongres.
“Sehingga isinya menjadi amburadul. KLB (Kongres Luar Biasa) adalah gerakan kontitusional untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat menjadi partai milik rakyat dan bukan partai milik keluarga Cikeas. Partai Demokrat didirikan pada tahun 2001 dan SBY baru bergabung pada tahun 2003, jadi mana bisa dia mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
