SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar dies natalis ke-20. Dies natalis dibungkus dalam berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog publik, Selasa 13 Juni 2023.
Dialog publik mengusung tema ‘Peran Perempuan dalam Politik’ diisi oleh pemateri politikus perempuan yaitu Nur’aeni (anggota DPR-RI Fraksi Demokrat), dan Encop Sopia (anggota Komisi I DPRD Banten).
Adapun topik yang dibahas pada dialog publik ini yaitu mengenai peran perempuan dalam politik. Peranan perempuan di dalam dunia politik saat ini masih dipandang sebelah mata.
Rahmi Winangsih, Wakil Dekan 1 FISIP Untirta, mengatakan, kegiatan ini sangat positif, khususnya menjelang Pemilu 2024. Diharapkan dengan diadakannya dialog publik ini, peserta dapat memahami bahwa siapa pun memiliki kesempatan yang sama dalam politik, tanpa melihat jenis kelamin.
“Saya berharap melalui diskusi ini mahasiswa, terutama mahasiswa perempuan dapat semakin menyadari bahwa peran perempuan dalam kancah perpolitikan sangat penting,” kata Rahmi dalam sambutannya.
Nur’aeni sebagai pemateri dalan diskusi itu menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi penting dan harus terus ditingkatkan.
Ia menjelaskan, perempuan perlu mengambil kebijakan dalam menyelesaikan persoalan perempuan dengan menetapkan undang-undang yang berpihak pada perempuan. Menurut anggota DPR-RI ini, hanya perempuan yang memahami persoalan perempuan dengan lebih baik karena pengalaman hidupnya sebagai perempuan.
“Menurut penelitian Institute for Women’s Policy Research di Amerika Serikat, negara bagian yang mempunyai keterwakilan perempuan lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan sumber daya dan hak-hak perempuan. Perempuan di dunia politik melalui hak budget DPR, juga bisa ikut menetapkan anggaran yang berpihak pada program-program perempuan,” kata Nur’aeni.
Sama halnya yang dikatakan, Encop Sofia. Ia menyatakan, salah satu tantangan yang dihadapi kaum perempuan ketika memasuki dunia politik sangat beragam. Salah satunya politik ‘dagang sapi’ yang menyingkirkan perempuan dalam politik.
Encop mencontohkan saat menjual sapi, seringkali transaksi direcoki oleh para promotor mengerubuti keputusan orang untuk membeli sapi tersebut, sehingga calon pembeli tertarik. Promotor tersebut kemudian harus dibayar jasanya.
Seperti halnya menjual sapi, hal yang sama juga ditemukan di dunia politik. Sayangnya, menurut Encop, biasanya perempuan jarang memiliki kemapanan ekonomi untuk politik.
“Kualitas, potensi dan sumberdaya yang dimiliki perempuan diruntuhkan dengan timbangan berat dan rendahnya kemampuan uang,” tambah Encop.
Menutup diskusi ini, Encop menegaskan, tidak ada jalan lain bagi perempuan selain harus aktif berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan untuk dapat mengubah kondisi saat ini berupa keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan.
“Perempuan jangan takut terjun ke politik. Karena saat ini perempuan sudah dilindungi dan terjamin untuk berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, perempuan sudah memiliki kuota politik sebesar 30 persen untuk menjadi caleg dalam pemilu. Apabila terdapat partai politik yang tidak menempatkan perempuan untuk menjadi caleg, maka parpol tersebut akan diberikan sanksi berupa tidak boleh mengikuti pemilu,” tegasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi












