Rugikan Negara Rp 2 Triliun Lebih, Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Dituntut 6 Tahun Penjara

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang dituntut pidana penjara selama 6 tahun oleh jaksa penuntut umum Kejagung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu sore, 21 Juni 2023.

Direktur Utama PT KS periode 2007 hingga 2012 tersebut dinilai jaksa penuntut umum (JPU) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam mega proyek pembangunan pabrik blast furnace complex (BFC) yang merugikan keuangan negara Rp 2 triliun lebih.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fazwar Bujang berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan," kata JPU Adi Satria Sitompul.

https://youtu.be/JZDDIRz9-Qg

JPU juga menuntut Fazwar Bujang berupa denda sebesar Rp 800 juta subsider lima bulan kurungan. Perbuatan Fazwar Bujang menurut JPU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.

"Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ungkap Adi.

Adi menjelaskan, tuntutan pidana terhadap Fazwar Bujang berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Selain itu, perbuatan pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) itu telah merugikan keuangan negara. Sedangkan pertimbangan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama proses persidangan telah berusia lanjut, dalam kondisi sakit.

"Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan (uang korupsi-red)," ujar Adi.

Tuntutan 6 tahun penjara tersebut juga diberikan JPU kepada empat terdakwa lain. Mereka Andi Soko Setiabudi selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering Periode 2005-2010; Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015; Bambang Purnomo selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015.

Dan terakhir Hernanto Wiryomijoyo selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011. Keempat terdakwa tersebut juga dihukum denda yang nilainya berbeda. Khusus Andi Soko Setiabudi, dia dituntut denda Rp 800 juta subsider lima bulan.

Sedangkan tiga terdakwa lain dituntut denda Rp 850 juta subsider lima bulan kurungan. Perbuatan keempatnya juga telah terbukti melanggar dakwaan primer sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU lainnya, Umarul Faruq menjelaskan, kasus korupsi tersebut berawal pada 23 September 2009. Ketika itu, Fazwar Bujang bersama Agus Tjahajana Wirakusumah selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian atau mantan komisaris PT Krakatau Steel periode 2001 hingga 2003 dan Steven Sit menandatangani kantor MCC CERI atau Capital Engineering and Research In corporation Limited di Republik Rakyat Tiongkok.

"Pada saat itu disampaikan bahwa proyek pembangunan blast furnace complex PT Krakatau Steel akan diserahkan kepada MCC CERI," kata Umar di hadapan majelis hakim yang diketuai Nelson Angkat.

Umar mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa proses tender yang dilakukan oleh panitia persiapan jasa pembangunan (PPJP) hanya sebagai formalitas.

"Padahal, saat kesepakatan tersebut disampaikan proses tender belum ditentukan pemenangnya," ujar Umar.

Umar menjelaskan, untuk menggarap proyek triliunan tersebut, ada delapan bidder yang berminat. Delapan bidder tersebut, MCC CERI, Mitsubishi dari Jepang, Paul Wurth dari Luxembourg, Sinosteel dari China, Siemens Vai dari Austria, Danieli Corus dari Italia, Shougang International Eng Tech dari China dan Shandong.

"Pada tanggal 21 Januari 2011 terdakwa Fazwar Bujang menginstruksikan kepada tim PPJP untuk dilakukan tender ulang dengan cara pemilihan langsung," kata Umar.

Menindaklanjuti instruksi tender ulang dengan pemilihan langsung, empat bidder yang telah lulus evaluasi teknis untuk menghadiri rapat teknis. Pada saat rapat teknis tersebut, bidder Paul Wurth, Sinosteel dan MCC CERI memberikan dokumen penawaran teknis.

"Sedangkan bidder atas nama Siemens Vai tidak memberikan dokumen sehingga dinyatakan gugur," ujar Umar.

Dari tiga bidder tersebut, MCC CERI dinyatakan sebagai pelaksana pekerjaan. Anehnya, MCC CERI dalam dokumen administrasi teknisnya tidak melampirkan pengalaman sertifikat tenaga ahli dan terampil.

"Selanjutnya tim PPJP mengumumkan MCC CERI sebagai pemenang proyek," kata Umar.

Umar menjelaskan dalam proyek BFC tersebut terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh PT Krakatau Engineering. Pekerjaan itu berupa civil works yang dilakukan secara swakelola.

"Sedangkan pekerjaan instalasi mekanikal dan automation akan dilakukan swakelola atau sub kontraktor dengan bantuan ekspatriat berpengalaman melalui body hire," kata Umar.

Umar mengungkapkan, dalam pelaksanaan pekerjaan civil works tersebut, dilakukan dengan sistem kerja borongan. Para mandor yang melakukan perjanjian kerja borongan tersebut diketahui tidak berbadan hukum.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Anie Sriwiyanti Handayani selalu direktur keuangan PT Krakatau Engineering bersama Direktur PT Krakatau Engineering Bambang Purnomo sepakat untuk menggunakan koperasi Eka Citra.

"Menggunakan koperasi Eka Citra untuk pengurusan administrasi pembayaran pembayaran dan pajak atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh mandor," kata Umar.

Anie dan Bambang kata Umar membuat seolah-olah koperasi Eka Citra diberikan job order (JO) pekerjaan civil works dan steel structure, mechanical and piping sebesar Rp 164,694 miliar.

"Nilai kontrak kepada koperasi Eka Citra dibuat lebih tinggi dari nilai aktual yang dibayarkan kepada mandor sehingga koperasi tersebut mendapatkan fee yang seharusnya tidak bisa diberikan kurang lebih sebesar Rp 6,8 miliar," kata Umar.

Umar menjelaskan terkait dengan proyek BFC oleh MCC CERI kontraktor konsorsium dan PT Krakatau Engineering selaku anggota konsorsium tidak dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis

Akhirnya pada 13 Desember 2019 diambil kebijakan penghentian sementara atau planned shut down oleh direksi PT KS. Perbuatan para terdakwa tersebut menurut JPU telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

"(Menguntungkan-red) MCC CERI sebesar USD 292.454.070 dan koperasi Eka Cipta Rp 6.821.186.174," tutur Umar.

Total kerugian negara akibat proyek tersebut sebesar Rp 2,397 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan hasil laporan audit kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pabrik BFC oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.

Reporter: Fahmi Editor: Aas Arbi

Rugikan Negara Rp 2 Triliun Lebih, Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Dituntut 6 Tahun Penjara

Hati-Hati Beli Rumah, Pria Asal Tangsel Ini Rugi Rp 400 Juta setelah Ditipu Agen Perumahan

Lebak Terpilih Untuk Ikut Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas Tahun 2023

Lebak Terpilih Untuk Ikut Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas Tahun 2023

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Ikuti Kami

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Besok Sekolah Rakyat Pandeglang Mulai Registrasi Penerimaan Siswa Baru

Pelajar Lebak Dilarang Ikut Aksi ke Jakarta, KCD Pendidikan Surati Sekolah