SERANG, RADARBANTEN.CO.ID- Jumlah pengembang perumahan yang sudah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Serang masih sedikit.
Dari 135 perumahan yang ada di Kabupaten Serang, baru sekitar 35 yang melakukan penyerahan aset kepada Pemerintah Kabupaten Serang.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang Aang Khahar Mujakir mengatakan, banyaknya perumahan yang belum menyerahkan asetnya kepada Pemkab Serang dikarenakan mereka menunggu pembangunannya selesai hingga 100 persen.
“Rata-rata memang pengembang di Kabupaten Serang ingin menyerahkan asetnya selesai 100 persen terlebih dahulu,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 24 Juli 2023.
Padahal menurutnya, penyerahan PSU tidak mesti diserahkan seluruhnya, melainkan juga bisa diserahkan secara bertahap kepada Pemkab Serang.
“Serah terima boleh diserahkan sebagian ataupun seluruhnya, kalau sebagian itu syaratnya sudah terbangun satu tahun, kalau yang seluruhnya berarti sudah selesai,” terangnya.
Ia mengatakan, terdapat banyak sekali hal positif yang didapat oleh pengembang ketika menyerahkan asetnya secara bertahap kepada pemerintah. Seperti halnya kondisinya yang masih bagus dan membuat pengembang tidak harus mengeluarkan kos lebih untuk perbaikan.
“Kita dorong untuk bertahap agar kondisinya baik saat diserahkan. Kalau menunggu selesai pemasaran akan banyak yang rusaknya,” jelasnya.
Selain itu, banyaknya perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah ialah karena sertifikatnya diagunkan ke perbankan untuk proses pembangunan.
Padahal menurutnya, sertifikat yang diagunkan bisa tetap diserahkan asetnya kepada pemda dengan beberapa ketentuan yang harus ditempuh pihak perumahan.
“Rata-rata memang diagunkan sertifikatnya ke bank, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka jika sertifikatnya bisa diserahkan walaupun sedang diagunkan. Karena yang diserahkan sebagian hanya 40 persen dari total 100 persen lahan. Paling nanti ada penggantian sertifikat lama ke yang baru. Ada pemecahan dari BPN,” jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini ada sebanyak 135 perumahan yang ada di Kabupaten Serang. Namun yang telah menyerahkan aset jumlahnya masih sedikit.
“Pada tahun 2022 ada 33 perumahan, 2023 terbit 2 yang sudah melakukan penyerahan yang dalam proses penyerahan ada 7 kemudian kita memproyeksikan potensi-potensi tetapi belum kita proses itu kurang lebih ada 9,” jelasnya.
Meskipun banyak perumahan yang belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah, pihaknya tidak dapat mengambil aset secara sepihak tanpa adanya pengajuan dari masyarakat.
“Makanya kita pendekatan dulu kepada masyarakat agar mengusulkan ke kita karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terutama dari Desa,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyerahan PSU sangat penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat melakukan perawatan atau bahkan pembangunan terhadap aset-aset yang ada di perumahan.
“Karena PSU itu untuk menjamin masyarakat mendapatkan hak dasarnya. Tentu kalau asetnya belum diserahkan Pemkab tidak bisa apa-apa kalau asetnya rusak,” jelasnya.
Ia menjelaskan ada banyak sangsi yang siap dijatuhkan kepada pengembang yang tidak menyerahkan asetnya pada Pemkab Serang. Sangsi tersebut mulai dari teguran hingga dengan pencabutan izin.
“Sangsinya berupa sangsi administrasi mulai dari pemberian surat peringatan, peringatan dan dibekukan izinnya sampai denda,” pungkasnya.
Lebih lanjut, pihaknya saat ini terus berupaya untuk meningkatkan jumlah perumahan yang menyerahkan PSU nya yakni dengan melakukan monitoring dan sosialisasi agar makin banyak yang menyerahkan PSU nya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor : Aas Arbi
