SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sekertaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni, mengaku geram dengan kinerja Pemprov Banten yang dinilai belum optimal dalam menyerap APBD Banten Tahun Anggaran 2023.
Sebab, kata Oong, hingga serapan APBD Banten masihlah sangat rendah. Hal itu tentunya menyebabkan banyak program pembangunan maupun program yang menyentuh langsung masyarakat terganggu.
“Hari ini Komisi II melakukan rapat koordinasi selama dua hari dengan tujuh mitra kerja. Rakor ini digelar terkait serapan anggaran 2023 yang sejauh ini secara umum sarapan anggarannya kita belum optimal,” kata Oong saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 1 Agustus 2023.
Oong mengatakan, berdasarkan laporan yang dirinya terima, lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten yang saat itu masih diisi oleh M Tranggono.
“Surat edaran terkait optimalisasi dari Pj Sekda yang dulu ini juga jadi salah satu faktor yang menghambat sarapan anggaran. Oleh sebab itu hari ini dipandang perlu kami untuk minta penjelasan dari kepala OPD per triwulan kedua ini,” katanya.
Komisi II yang membidangi bidang perekonomian memanggil beberapa OPD yang jadi mitra kerja untuk memberikan kejelasan dan laporan tentang serapan APBD dan program yang sudah terlaksana pada triwulan semester II ini.
“Kita ingin tau udah masuk semester kedua ini sarapan anggarannya seperti apa, kita akan tahu sebagai bahan evaluasi kita karena kita tidak mau nanti ketika sarapan ini rendah berdampak terhadap SiLPA yang tinggi,” ucapnya.
Menurutnya, tingginya SiLPA tentunya akan menjadi kerugian bagi masyarakat dan catatan khusus bagi Pemprov Banten. Sebab, dengan tingginya SiLPA maka akan banyak program yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik.
“Kita tidak mau tau bahwa silpa harus dapat kita tekan seminimal mungkin, jangan sampai membengkak. Karena yang akan dirugikannya adalah masyarakat,” pungkas politisi partai Gerindra ini. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
