SERANG, RADARBANTEN.CO.ID- Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) untuk mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerah dan pemerintah provinsi.
Sekertaris DPC Apdesi Kabupaten Serang Hulman mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi keluhan-keluhan kepala desa di Kabupaten Serang, khususnya mengenai kebijakan yang digulirkan oleh Pemkab Serang.
“Dengan adanya raker ada masukan-masukan dari kepala desa mengingat kebijakan pemerintah daerah yang kurang sepaham dan pro terhadap kepala desa,” katanya usai pelaksanaan Rakercab di Wandagaluh Resto, Kota Serang, Jumat, 11 Agustus 2023.
Kebijakan tersebut seperti halnya mengenai bagian hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah (BPHRD) yang belum cair sejak tahun 2022.
“Jadi dalam rakercab ini tertuang juga bahwa kepala desa mengeluhkan permasalahannya BHPRD Kabupaten Serang tidak bisa direalisasi oleh Pemkab Serang,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut pula banyak kepala desa yang mengeluhkan mengenai pembagian ambulans desa yang dinilai tidak merata lantaran banyak kecamatan yang desanya tidak mendapatkan ambulans.
“Dari 30 ambulans desa yang pembagiannya dianggap oleh para kepala desa kurang merata karena banyak kecamatan yang desanya sama sekali tidak mendapatkan ambulans tersebut. Bahkan ada kecamatan yang mendapatkan banyak ambulans. Harapan kepala desa ambulan minimalnya 1 kecamatan satu desa,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan dari kepala desa tersebut, pihaknya berencana akan menggelar rapat pengurus sebelum akhirnya akan menjalin komunikasi dengan Pemkab Serang untuk mencari titik terang atas masalah tersebut.
“Langkah-langkah yang akan ditempuh ialah akan berbicara dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir kebijakan yang dianggap kurang pas oleh pemerintah desa jadi kita komunikasi langsung dengan pemerintah daerah mudah-mudahan ada solusi terbaik khususnya bagi kepala desa,” jelasnya.
Lebih lanjut ia meminta kepada para kepala desa yang ada di Kabupaten Serang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan dalam mengawal setiap kebijakan dari Pemkab Serang.
“Kita berharap para kepala desa makin kompak agar tidak ada mis komunikasi dengan kepala desa tidak ada perseteruan baik pengurus DPC dan DPK di kabupaten serang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor : Aas Arbi
