SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Rencana penggunaan tenaga kerja medis yang sudah menjalani masa penugasan untuk dipindah tugaskan ke RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak mendapatkan penolakan keras dari DPRD Banten.

Anggota Komisi V DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, rencana itu tentunya akan menimbulkan masalah krodit. Mengingat beberapa Rumah Sakit (RS) seperti RSUD Banten dan Malingping sendiri saat ini tengah menghadapi masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita tau di RSUD Banten itu sekarang lagi banyak permasalahannya, mulai dari bangunan fisik yang dibangun menggunakan anggaran Milliar rupiah, tapi tidak lama langsung rusak. Dan kekurangan ahli medis, kita punya alat canggih tapi karena ga ada ahli nya, alat itu ga bisa digunakan,” kata Ade Hidayat kepada Radar Banten, Rabu 30 Agustus 2023.

Ia pun menyoroti anggaran belanja pegawai yang dianggaran Pemprov Banten senilai Rp47 Milliar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten untuk RSUD Cilograng dan Labuan. Namun, anggaran itu dihilangkan karena adanya Surat Edaran (SE) dari Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono yang mengatur optimalisasi anggaran.

Menurutnya, hal itu akan menghambat operasional kedua rumah sakit yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Banten Selatan itu. Ahi pun meminta RSUD Cilograng agar mulai dioperasionalkan pada tahun ini, dengan menggunakan tenaga medis baru.

“Kita sedang berjuang untuk mengembalikan anggaran itu di APBD Perubahan ini, agar belanja pegawai bisa dilakukan pada tahun ini. Jangan sampai RSUD yang dibangun dengan anggaran fantasis itu menjadi rumah sehat karena tidak ada pegawainya,” ungkap Ahi sapaan akrabnya.

Menurutnya, SE Pj Sekda tentang optimalisasi itu sangatlah menganggu dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2023. Sebab, salah satu alasan optimalisasi itu adalah untuk menutupi SiLPA APBD tahun 2022.

“Nah ini ada kebijakan politik anggaran yang enggak benar, sehingga kalau judulnya di tahun berjalan APBD untuk menutup SiLPA tahun lalu yang muncul diawal tahun 2023 maka dipastikan setiap tahun itu akan merusak rencana program kegiatan pembangunan,” pungkas politisi Gerindra ini.

Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak