SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dr. Harits Hijrah Wicaksana, Peneliti Banten Institute for Governance Studies (BIGS) sekaligus pengamat kebijakan publik dan politik, berpendapat bahwa Provinsi Banten saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam pemerataan pembangunan, khususnya pemenuhan sarana infrastruktur.
Ia memandang, Banten berada berdekatan dengan Ibukota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Selama 23 tahun ini, jarak Provinsi Banten dengan Ibukota Indonesia itu tidak jauh, karena berbatasan langsung terutama di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel.
Namun, jarak yang sangat dekat itu tidak membawa pemerataan pembangunan di Banten. Bahkan, disparitas pembangunan antara Banten Utara dengan Banten Selatan masih sangat menonjol.
“Kita bisa melihat bahwa hal-hal pembangunan dasar yang belum bisa sanggup tercapai di Provinsi yaitu baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan infrastruktur kita bisa banyak memperhatikan bahwa jalanan-jalanan, infrastruktur yang ada di Banten ini masih menjadi PR,” kata Harits, Selasa, 3 Oktober 2023.
Harits menyebut, fakta ini harus dipahami dan dicerna oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya instansi terkait seperti DPUPR.
Harits tidak ingin mendengar alasan tidak ada pemerataan pembangunan itu disebabkan oleh kewenangan yang mana Pemprov Banten hanya mengurusi jalan kewenangan Pemprov saja.
“Pertanyaannya kalau misalnya Pemerintah Provinsi Banten hanya mengurusi tanggung jawab jalanan Provinsi saja, lalu nasib pembangunan jalan desa bagaimana? Nah, ini kapan mau selesainya? Sedangkan anggaran Pemerintah Desa, anggaran di kecamatan, anggaran kabupaten/kota sangat terbatas, lebih kecil lagi pembangunannya,” ucapnya.
“Jangan sampai jadi sebuah jawaban dari para pejabat-pejabat di Provinsi Banten bahwa tanggung jawabnya hanya mengerjakan jalanan Provinsi. Bukan seperti itu berbicaranya. Berbicara Provinsi berarti berbicara keseluruhan yang ada di wilayah Provinsi,” sambung Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul ini.
Menurutnya, cara berpikir dari para pejabat Pemprov Banten juga perlu dievaluasi lagi. Sebab, ia melihat, wilayah Banten masih jauh tertinggal dengan wilayah lainnya dengan masih adanya wilayah yang belum tersentuh pembangunan bahkan teraliri listrik.
“PR lainnya yaitu bukan hanya segi pembangunan infrastruktur saja, tapi pembangunan manusianya juga ini masih sama,” ucapnya.
Ia pun menyoroti soal angka pengangguran terbuka di Banten yang masih tinggi, bahkan masuk dalam kategori angka pengangguran terbuka lima besar secara nasional.
“Katanya Provinsi Banten kaya akan lingkungan alam, tapi tidak bisa mendayakan kekayaan sumber daya alam tadi pada kekayaan sumber daya manusianya,” sindirnya.
Harits menyebut, pembangunan pendidikan link and match yang selalu digembar-gemborkan oleh para pejabat di Provinsi Banten saat ini masih hanya tong kosong nyaring bunyi saja. Dengan adanya fakta angka pengangguran terbuka di Banten masih tinggi.
Ia menuturkan, kualitas pendidikan negeri di Banten masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak program bantuan sekolah dan lain sebagainya yang tidak tepat sasaran. Hal itu membuat angka putus sekolah di Banten masuk kategori tinggi.
“Kemudian fasilitas kesehatan, ini kita bisa ketahui bahwa fasilitas kesehatan masih banyak PR-nya. Kalau tidak salah waktu pak WH dan Andika menjabat, seluruh rakyat Banten bisa gratis berobat, asal punya KTP Banten. Tapi itu tidak terealisasi karena itu tidak memungkinkan, ada BPJS,” tuturnya.
Fasilitas-fasilitas kesehatan pendukung yang ada di wilayah Banten dan sebagainya ini dirasa belum mencukupi baik di tenaga medisnya, kekurangan rasio, dan lain sebagainya
“Hari ini di Banten reformasi birokrasi nya dinilai belum cukup berhasil. Kenapa? Karena orientasi reformasi birokrasi di kita masih berbicara pada nilai proses saja, belum berorientasi pada nilai hasil. Alat ukur hasilnya belum ada, belum jelas,” jelasnya.
Sebagaimana kegiatan OPD, kegiatan para bidang-bidang yang ada dalam membuat program, dalam membuat kegiatan itu belum dilihat standar alat ukurnya untuk ketercapaian visinya segala macam.
Kegiatan-kegiatan OPD di Banten disebut hanya banyak saremonial saja dan menjadi pemorosan anggaran.
“Saya berharap Pemprov Banten bisa lebih serius lagi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Banten. Kurangi hal-hal saremonial yang bersifat pemborosan anggaran dan berfokus lah dalam meningkatkan sarana infrastruktur dan pengembangan SDM,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
