SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpampang di sejumlah jalanan di Kabupaten Serang. Padahal masa kampanye belum dimulai.
Bahkan, APK milik para Calon Anggota Legislatif (Caleg) itu banyak yang menghiasi pepohonan. Padahal, pemasangan APK di pohon dilarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
RelatedPosts
Salah satu lokasi yang banyak terpasang APK ialah di sepanjang Jalan Raya Terate-Banten Lama.
Pantauan di lokasi, pada sepanjang jalan tersebut masih banyak APK yang belum ditertibkan. Bahkan, banyak pula APK berukuran kecil yang dipasang di pohon-pohon dengan cara dipaku.
Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon mengatakan, pihaknya bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Satpol PP kecamatan masih melakukan berupaya menertibkan APK-APK yang ada karena belum memasuki masa kampanye.
“Memang sampai hari ini teman-teman Panwascam terkait pemasangan APK, apalagi mendekati masa kampanye memang kami di lapangan semakin banyak Caleg yang masang,” katanya, Kamis, 16 November 2023.
Padahal, lanjut Furqon, telah menyosialisasikan terkait dengan aturan pemasangan APK yang sesuai dan mana saja tempat-tenpat yang boleh dan tidak boleh dipasangi APK kepada partai politik. Termasuk, soal waktu pelaksanaan kampanye.
“Kami sudah berkoordinasi dengan semua OPD, dan hadir pula partai politik, bahwa jangan sampai teman-teman peserta Pemilu ini bisa dikatakan curi start kampanye terlebih dahulu, di jadwal kampanye kan tanggal 28, kalau memang ada Caleg yang melakukan kampanye di luar tahapan itu, kami akan segera mengambil sikap memanggil pihak terkait,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga secara khusus telah meminta kepada Panwascam dan Satpol PP kecamatan untuk mengawasi tempat-tempat yang tidak boleh dipasangi APK.
“Untuk sanksi pemasangan di undang-undang juga belum ada sanksi konkretnya. Tapi akan kita panggil Caleg itu untuk tidak memasang APK di tempat yang dilarang,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih belum bisa menggunakan Perbawaslu untuk melakukan penertiban lantaran saat ini belum memasuki tahapan kampanye.
Namun demikian, pihaknya masih memiliki Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai landasan hukum penertiban.
“Karena secara legitimasi untuk dasar hukum penertiban itu adalah Perda nlNomor 2 tTahun 2018, bukan Perbawaslu, tapi kalau sudah masuk tahapan kampanye tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, apabila ada teman-teman partai atau Caleg yang memasang APK di tempat yang dilarang maka kami akan bergerak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Ia mengaku sudah sering memberikan imbauan kepada para peserta Pemilu mengenai aturan-aturan. Namun, karena tidak adanya sanksi yang konkret, membuat pelanggar tidak jera.
“Karena tidak ada punishment yang konkret terkait pemasangan APK yang dilarang di dalam undang-undang, kalau ada punishment yang konkret aja terkait masalah ini kita bisa bergerak lebih leluasa. Ini kelemahan di kami,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agus Priwandono
