SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang akan mengawasi setiap pergerakkan RT/RW yang ikut terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, Bawaslu mewaspadai adanya potensi kecurangan yang terjadi para pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Hal itu juga menyusul seiring RT/RW yang diperbolehkan ikut terlibat dalam kampanye oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
“Kami akan melakukan atensi serius terhadap aktivitas kampanye RT/RW. Karena dikhawatirkan adanya potensi kecurangan,” ujar Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pada Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri, Selasa 6 Februari 2024.
Fierly menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan pihaknya untuk mengawasi setiap Ketua RT/RW di Pemilu 2024. Seperti pembiayaan aktivitas dan kegiatan Ketua RT/RW di lingkungan masyarakat mendapat anggaran dari pemerintah daerah.
Selain itu, kata dia, banyak dari kalangan ketua RT/RW yang menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau badan ad hoc, serta menjadi panitia pemungutan suara (PPS). Terkait penyaluran logistik yang dilakukan oleh penitia atau penyelenggara pemilu biasanya melakukan koordinasi dengan ketua RT/RW.
“Setidaknya tiga hal itu yang menjadi alasan kami untuk mengawasi setiap kegiatan RT/RW. Karena operasional dan aktivitas mereka dibiayai oleh anggaran daerah. Banyak ketua RT/RW yang juga menjadi anggota KPPS tentu akan menjadi rancu nantinya. Maka, apabila mereka terafiliasi pernah mengikuti kampanye salah satu paserta pemilu, itu akan menjadi atensi kami,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, Pemkot Serang mempersilahkan RT maupun RW melakukan kampanye pada Pemilu 2024. Namun, dia menekankan berkampanye harus sesuai aturan yang berlaku.
“Ngapain kita larang orang kampanye. Jika regulasinya itu tidak ada, silakan monggo kampanye sesuai aturan,” ujar Nanang.
Nanang mengatakan, Ketua RT dan RW tidak masuk dalam bagian perangkat Kecamatan maupun Kelurahan. Selain itu, belum ada aturan yang mengatur larang RT dan RW berkampanye, baik itu di Perda maupun Perwal.
“RT dan RW itu tidak masuk dalam perangkat Kecamatan atau Kelurahan. Kemudian, belum ada Perda atau pun Perwal yang mengatur larang tersebut,” katanya.
Namun, kata Nanang, apabila RT dan RW di wilayah tertentu berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN, maka tidak diperbolehkan untuk ikut kampanye.
“Pada prinsipnya jika secara regulasi itu diperbolehkan, maka kami dari Pemkot Serang mempersilakan untuk ikut kampanye. Tapi tidak untuk ASN,” tuturnya.
Nanang meminta, kepada seluruh Ketua RT dan RW di Kota Serang dapat menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakatnya menjelang Pemilu 2024.
“Karena Ketua RT dan RW ini kan orang yang dituakan di lingkungan, maka harus menjaga kondusifitas di masyarakat termasuk menjaga kerukunan ketika beda pilihan,” katanya.
Editor Bayu Mulyana
Reporter: Nahrul Muhilmi












