SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Hasan Basri mengkritik bantuan keuangan (Bankue) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2024 ke Kota Serang yang berkurang.
Sebab, tahun 2024 Bankeu dari Pemprov Banten untuk Kota Serang hanya sebesar Rp16 miliar saja. Angka tersebut turun dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp25 miliar.
“Ya itulah Provinsi, itulah kenapa yang selalu saya sampaikan jangan memang karena landasan secara hukum kita diragukan status ibu kota ini,” ujar Hasan Basri, Selasa 6 Februari 2024.
Hasan mengatakan, seharusnya bantuan keuangan untuk Kota Serang lebih meningkat lagi. Pasalnya, Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang harus lebih diperhatikan
“Saya sih ada banyak hal ya, perlakuan provinsi terhadap Kota Serang ini yang sering kita pertanyakan. Pertama, Banprov misalnya yang seharusnya itu setiap tahun semakin naik gitu. Kok ini fluktuatif, kayak semau-maunya, kadang naik. Naik juga tidak signifikan,” katanya.
Hasan menuturkan, Kota Serang saat ini masih terdapat permasalahan yang belum teratasi. Misalnya infrastruktur jalan, permasalahan drainase dan sebagainya.
“Baik misalnya dari sisi kualitas infrastruktur jalannya, pemeliharaan jalan, terus drainase misalnya ini yang saya kebetulan deket jalan Ayip Usman ini ada kewenangan provinsi dalam jalan provinsi ini. Memang dibuat dranaise tetapi dia lebih rendah dari pada drainase yang ada di lingkungan masyarakat, terutama yang ke arah hilir ya, ke arah sanah,” tuturnya.
Selain itu, kata Hasan, Pemprov Banten juga terkadang membuat sebuah pekerjaan di Kota Serang yang menurutnya hal itu menjadi perebutan dengan Pemkot Serang.
“Misalnya pemeliharaan jalan lingkungan. Pemeliharaan jalan lingkungan ini saya menangkapnya kok kaya ada rebutan. Mending kalau misalnya bener, bagus. Misalnya gini, ada kewenangan Kota Serang untuk pemeliharaan jalan lingkungan di perumahan-perumahan yang itu tanggungjawab Perkim,” katanya.
Untuk itu, agar tidak terkesan berebut sebuah pekerjaan, Hasan meminta agar Pemprov Banten lebih baik memberikan bantuan keuangan lebih besar untuk Kota Serang.
“Justru akan lebih baik kalau itu misalnya mau dikerjakan oleh provinsi nggak harus turun programnya, tapi lebih ke Banprov turunkah, lebih diperbesar untuk Kota Serang itu,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Ina Linawati mengatakan, bantuan keuangan untuk Kota Serang dari Pemprov Banten menurun menjadi Rp16 miliar.
Ina mengaku, bantuan tersebut dianggap masih sangat kurang untuk Pemkot Serang yang mengemban status sebagai ibukota Provinsi Banten.
“Bankeu untuk tahun 2024 besaran yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Kota Serang sebesar Rp16 miliar. Namun, kami masih menunggu surat resmi untuk Kota Serang terkait penyaluran bankeu tersebut secara resmi,” ujar Ina.
Ina mengatakan, seharusnya bantuan keuangan untuk Kota Serang lebih besar. Pasalnya, Kota Serang merupakan etalase dan wajah ibukota Provinsi Banten.
“Kemampuan kapasitas keuangan Kota Serang masih bergantung sekali dengan dana bantuan transfer, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Intinya pembahasan ini terkait penataan Kota Serang agar lebih tertata dan terlihat cantik sehingga wajah Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten sangat terlihat,” tuturnya.
Editor Bayu Mulyana
