Ia paham betul pemerintah kabupaten kota butuh waktu untuk ancang-ancang. “Yang dikasih waktu sama Mendagri bukan pemerintah kabupaten kota, tapi Gubernur,” tuturnya. Bank Banten terbukti lamban memahami fenomena sehingga harus buru-buru dipaksa. Pemprov Banten tidak mengurusi Bank Banten saja.
“Apakah kesehatan Bank Banten bisa bertahan, ini kan waktu. Dibandingkan sejarah kelam Bank Banten. Bangun dong jangan tidur saja. Waktunya bekerja dan berkomunikasi jangan dengan Pemda saja, tapi stakeholders. Mendagri juga bilang gitu,” ujar Yhannu. Surat Mendagri itu keren tapi narasinya dibangun negatif. “Tidak ada satu redaksinya yang sifatnya intervensi paksaan apalagi ancaman kepada pemerintah kabupaten kota,” tegasnya.
RelatedPosts
Ia mengatakan, kinerja Pemprov sudah cukup baik dengan memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Bank Banten tinggal membuktikan langkah-langkah konkret, menunjukkan keuntungan, dan melakukan strategi marketing yang tepat.
Sementara itu, ia menegaskan, Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai Komisaris Bank Banten juga punya tugas untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada Direksi. Apalagi ia sebagai representasi dari Pemprov. “Komisaris harus benar-benar mengawasi seluruh manajemen Bank Banten bekerja lebih optimal lebih semangat,” ujar Yhannu.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar angkat bicara terkait surat Mendagri RI Tito M Karnavian yang meminta Bupati dan Walikota di Provinsi Banten untuk memindahkan RKUD ke Bank Banten. Menurut Al, surat dari Tito yang bersifat segera itu merupakan upaya penguatan terhadap Bank Banten. Al mengatakan, semua pihak tentu harus mematuhi aturan. “Dan mudah-mudahan itu semua bentuk penguatan dari Bank Banten, dan juga menjadi acuan bagi kita menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya di bidang subtansi yang dimaksudkan dalam surat edaran tersebut,” ujar Al, kemarin.
Pihaknya selaku wakil pemerintah pusat di daerah diminta melakukan fasilitasi penempatan RKUD tersebut sekaligus melaporkan pelaksanaan kepada Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 30 April 2024. “Nanti kita liat perkembangannya,” tandasnya.
Sekda Banten definitif ini mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung penguatan Bank Banten. “Kita intens komunikasi selalu kita komunikasi prinsip untuk kita bersama-sama memiliki Bank Banten oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami meminta pemerintah kabupaten/kota di Banten mendukung sepenuhnya Bank Banten.
PEMDA TAK MAU BURU-BURU
Pemkab Serang meminta agar pemindahan RKUD tidak dilakukan secara terburu-buru. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Nanang Supriyatna saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (19/4). Ia mengaku jika menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian dan niatan pemerintah Provinsi Banten untuk membesarkan Bank Banten. Akan tetapi proses tersebut tidak dapat dilakukan secara terburu buru. “Kami tidak mau terburu-buru karena menyangkut sistem, menyangkut hal-hal yang prudential dan menyangkut keuangan daerah. Ada 10 ribu nasabah ASN yang perlu kita lindungi, ada triliunan yang akan dikelola,” katanya.
Ia mengatakan, perlu adanya kajian secara komperhensif terlebih dahulu sebelum pemindahan RKUD itu dapat dilakukan. Hal itu guna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Kami menghargai surat dari cuman kami memohon agar dipertimbangkan diberi waktu untuk kajian dulu. Sehingga tidak terburu-buru. Ini mencakup sistem, instrumen keuangan, dan macam-macam. Tidak semudah memindahkan buku tabungan. Kami mohon waktu untuk membuat kajian yang se komperhensif mungkin dari berbagai sudut agar ke depan tidak menjadi permasalahan bagi daerah,” tegasnya.
