Menurutnya, ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dalam rencana pemindahan RKUD ke Bank Banten. Selain karena tahun ini Pemkab Serang masih bekerjasama dengan Bank BJB, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kepercayaan dan hubungan baik yang terjalin dengan bank BJB. Maka dari itu pemindahan RKUD tidak dapat serta merta langsung dilakukan. “Otomatis ada perbandingan antara Bank Jabar atau Bank Banten, kami sementara ini dengan BJB sudah berjalan dengan baik, dan dianggap BJB ini pertama sangat sehat, atau rasio kredit macetnya itu di angka 1,35 persen artinya terjaga dengan baik artinya sehat. Lalu BJB juga banyak mendapatkan reputasi bagus penghargaan dari berbagai macam lembaga yang menilik tentang perbankan,” jelasnya
“Ke tiga kita kan sudah pelayanan ini sudah bagus, sistem pelayanan elektronik tentang alur keuangan daerah dengan elektronik perbankan yang dikelola oleh BJB, dan juga hal-hal lain yang menyangkut CSR, itu sangat besar kepada Pemda Kabupaten Serang,” imbuhnya.
RelatedPosts
Selain itu, ia juga mengingatkan jika pemindahan RKUD merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. “Bahwa untuk penentuan bank umum tentang pengelolaan RKUD ada di pemerintah daerah,” tegasnya.
Untuk itu, yang terpenting dalam rencana tersebut ialah Bank Banten terlebih dahulu meyakinkan pemerintah daerah bahwa kondisinya sudah benar-benar sehat dan memiliki performa yang sangat baik. Hal itu agar pemerintah daerah nantinya memiliki kepercayaan yang penuh terhadap Bank Banten. “Sekarang Bank Banten sehat, kami menghargai, tapi kan perlu juga ditunjukan kinerjanya lebih bagus lagi, diperlihatkan bagaimana performanya, nanti kami akan membuat kajian,” pungkasnya.
Sikap tidak terburu-buru pun dilakukan Pemkot Cilegon. Saat ini Pemkot Cilegon tengah mengkaji terkait permintaan Kemendagri tentang pemindahan rekening umum kas daerah (RKUD) nya ke Bank Banten. Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani saat berada di Greenotel Kota Cilegon, kemarin. “Ya terkait itu (pemindahan RUKD-red) kita masih mengkaji,” singkatannya.
Terkait pemindahan RKUD itu, dirinya pun tidak gegabah main asal pindah saja, menurutnya perlunya kajian yang komprehensif. “Nantilah kita perlu kajian yang komprehensif,” katanya.
Disampaikan Dana, untuk pemindahan itu, bakal dikomunikasikan dengan pimpinan dan di provinsi serta kabupaten/kota lainnya juga,” ujarnya.
Pj Bupati Lebak, Iwan Kurniawan pun tidak mau terburu-buru. Selama ini RKUD Pemkab Lebak menggunakan Bank Jabar Banten (bjb). “Saya masih pelajari surat edaran Mendagri untuk memindahkan rekening umum kas daerah (RKUD) ke Bank Banten sebagai Badan Pembangunan Daerah (BPD) Banten,” kata Iwan Kurniawan, kemarin.
Disinggung mengenai kemungkinan bisa dialihkan RKUD Pemkab Lebak mulai perubahan anggatan tahun 2024, Iwan tidak meresponya.
Sementara itu Sekda Lebak Budi Santoso mengaku belum bisa merespon terkait surat dari Mendagri yang meminya pemkab Kabupaten/kota di Banten memindahkan RKUD ke Bank Banten. “Saya belum bisa memberi tanggapan, nanti setelah ada arahan dari pak Pj bupati,” kata Budi.
Walikota Tangsel, Benyamin Davnie bahkan mengambil sikap tegas. Benyamin tetap mengambil sikap mempertahankan kas daerah Tangsel di bank bjb. Benyamin menegaskan, sikapnya sejak awal tetap sama terkait tarik menarik pemindahan kas daerah dari bank bjb ke bank Banten. “Saya sudah menandatangani kerjasama dengan Bank bjb untuk penempatan RKUD di bank bjb, dan itu tidak mungkin saya rubah. Itu keputusan saya,” ungkapnya melalui selular, Jumat (19/4). (nna-mg06-mg05-ful/air)
