SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mencatat, serapan belanja daerah Pemprov Banten per 30 April 2024 mencapai Rp2,7 triliun atau 22,81 persen dari pagu belanja sebesar Rp11,86 triliun.
Persentase serapan belanja daerah tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yaitu 21,77 persen atau naik 1,04 persen (year on year).
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyebutkan, dari serapan Rp2,7 triliun, Pemprov Banten paling banyak menggelontorkan untuk belanja transfer yakni Rp1,24 triliun.
“Belanja transfer itu bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota,” ujar Rina, Selasa, 7 Mei 2024.
Kata dia, serapan belanja transfer itu baru 36,52 persen dari total pagu Rp3,42 triliun. Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum menggelontorkan bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Banten lantaran masih dalam proses verifikasi.
“Bantuan keuangan masih proses. Tahap verifikasi,” ungkapnya.
Namun, pihaknya menargetkan agar dana segar bagi pemerintah kabupaten dan kota itu dapat dicairkan bulan ini.
“Proses berikutnya kabupaten dan kota akan segera melakukan perubahan penjabaran APBD nya, mudah-mudahan Mei sudah clear,” tutur Rina.
Bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten dan kota itu diperuntukkan bagi tiga hal prioritas, yakni infrastruktur jalan jembatan, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan.
Sementara itu, belanja transfer lainnya yakni bantuan keuangan untuk desa sudah dilakukan secara bertahap. Diketahui, tahun ini Pemprov Banten menggelontorkan bantuan keuangan untuk masing-masing desa sebesar Rp100 juta.
Selain belanja transfer, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini juga memaparkan belanja operasi hingga per 30 April sebesar Rp1,39 triliun atau 19,28 persen dari pagu Rp7,21 triliun. Kemudian, belanja modal Rp66,07 miliar atau 5,68 persen dari pagu Rp1,16 triliun dan belanja tak terduga Rp75 juta atau 0,12 persen dari pagu Rp62,69 miliar.
Reporter : Rostinah
Editor: Aas Arbi
