CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi PAN, Hasbudin meminta DPP PAN harus objektif dalam menentukan siapa yang bakal bertarung di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon 2024.
Pernyataan ini dilontarkan Hasbudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa 4 Juni 2024.
Seperti diketahui, kader PAN Alawi Mahmud yang menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Cilegon dan Dede Rohana Putra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Provinsi Banten bersama-sama mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Walikota Cilegon.
Alawi Mahmud sendiri sebagai Ketua DPD PAN Kota Cilegon dua periode berhasil meraih penambahan kursi PAN di DPRD Kota Cilegon dari empat menjadi enam kursi. Sementara Dede Rohana Putra sebagai pertahana anggota DPRD Provinsi Banten terpilih dengan kenaikan suara siginifikan ketimbang Pileg 2019 lalu dari 27.000 menjadi 38.000 suara.
Hal ini yang menjadi perhatian Hasbudin untuk DPP PAN agar melihat secara objektif dari kedua tokoh Kota Cilegon tersebut.
“Tinggal persoalan rekom gitu kan Ini bukan DPD yang mengeluarkan bukan DPW juga yang mengeluarkan di DPP, nah tinggal target di DPP itu apa. Apakah target DPP di periode ini ingin merebut Wakil Walikota maka rekom itu turun kepada Ketua DPD tapi kalau ingin merebut Walikota ya rekom nya itu turun ke Dede Rohana Putra yang sama-sama memang kader terbaik PAN,” ujar Hasbudin.
Selain itu, Hasbudin juga berharap dalam penentuan rekom DPP PAN ini tidak boleh ada deal-deal dengan DPP PAN dibalik layar.
“Semua ini kader terbaik, saya tidak bisa merendahkan salah satu pihak itu bukan kewenangan saya tapi paling tidak DPP harus objektif melihat itu tanda harus ada deal deal dibalik layar karena ini sam sama kader PAN,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, dirinya juga meminta kader PAN untuk tetap fatsun apapun keputusan partai.
“Kita berharap yang lebih baik, siapapun itu, semua teman saya, kader internal,” katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPW Provinsi Banten Dede Rohana Putra menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan SK Rekomendasi kepada DPP PAN.
“Terkait dengan rekom DPP kan saya sudah mendapatkan lebih awal tanggal 6 Maret 2024. Sedangkan Pak Alawi Mahmud tanggal 21 Maret 2024, memang DPP belum memberikan keputusan akan memberikan ke siapa SK-nya nanti. Tentu saya akan ikhtiar dan memaksimalkan semua potensi yang saya miliki untuk bisa mendapatkan skater tersebut nanti kalau SK tentu saya serahkan semuanya ke DPP apapun keputusannya,” katanya.
Senada disampaikan, Alawi Mahmud juga menyebut selama ini dirinya selalu tunduk terhadap konstitusi dan keputusan.
“Yang punya hak menentukan itu DPP bukan saya bukan kita tapi DPP atas analisa kajian termasuk soal kebijakan. Persoalan tunduk atau tidak tunduk ke konstitusi sih itu saya masih tunduk keputusan keputusan konstitusi karena itulah payung formal yang digunakan,” tutupnya. (*)
Reporter: Raju
Editor: Aditya
Reporter: Raju
