TANGSEL,RADARBANTEN.CO.ID-Konflik yang terjadi di internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dianggap selesai. Hal itu ditandai dengan pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.
Baik Hendry maupun Sasongko sama-sama berjabat tangan menandakan penyelesaian konflik di tubuh PWI Pusat. Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo mengatakan, dalam penyelesaian konflik disepakati beberapa poin diantaranya, mundurnya tiga orang pengurus harian PWI Pusat yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kementerian BUMN, yakni Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah; Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Mohammad Ihsan; dan Direktur UMKM PWI Pusat, Syarif Hidayatullah. Hal ini sesuai rekomendasi DK PWI Pusat sebelumnya.
Kemudian, melakukan reshufle secara menyeluruh pengurus harian, DK PWI Pusat, dan Dewan Penasehat PWI Pusat. Mandat kemudian diberikan kepada Ketum PWI Pusat.
“Yang tidak bisa diganti hanya Ketum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan karena itu adalah produk Kongres PWI Bandung,” ujar Sasongko dalam rilis yang diterbitkan PWI Pusat, dikutip Jumat 28 Juni 2024.
Sasongko melanjutkan, Ketum PWI Pusat dan beberapa pengurus harian PWI Pusat juga diwajibkan mengembalikan uang Rp 1,7 miliar secara tanggung renteng yang saat ini sedang berproses.
Sasongko juga menegaskan, sejak awal DK PWI Pusat tidak pernah menyebut ada korupsi di PWI Pusat. “Yang dipersoalkan DK PWI Pusat adalah penyalahgunaan administrasi. Dan, itu masuk wilayah PD-PRT. Pelanggarannya bukan di wilayah keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan menerima seluruh keputusan penyelesaian konflik tersebut.
“Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan Rekomendasi DK PWI Pusat,” ujar Hendry.
Hendry menambahkan, berita negatif seputar dugaan korupsi di tubuh PWI Pusat adalah tidak benar apalagi terjadi konflik. Semua itu sambungnya, hanya merugikan nama PWI Pusat.
“Tidak benar kalau dikatakan Pengurus Harian PWI Pusat berkonflik dengan Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Bangun. (*)
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agung S Pambudi
