LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (Imalq) , Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Himpunan Mahasiswa Cibadak (Himacida) melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak, Jumat, 23 Agustus 2024.
Mahasiswa menggelar aksi untuk mengawal Pilkada Lebak 2024
dengan isu “DPRD Rusak, Kembalikan Marwah Lembaga Perwakilan Rakyat”.
Mahasiswa juga menyingung soal postingan di tengah ricuhnya keramaian Isu “Kawal Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024” yang akan dianulir oleh DPR RI.
Dengan demikian mengundang hati nurani masyarakat untuk melakukan aksi karena dinilai tidak taat terhadap aturan MK, maka banyak bermunculan media tentang “peringatan darurat”, namun justru Ketua DPRD Kabupaten Lebak membuat postingan “Indonesia Baik-Baik Saja” di Instagramnya, seakan-akan membela rezim saat ini.
Adapun tuntutan disampaikan dari permasalahan di atas, yaitu, kembalikan marwah lembaga DPRD Kabupaten Lebak sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Kedua, meminta maaf dan klarifikasi atas postingan tersebut di media sosial.
Ketiga, mendorong DPRD Lebak menciptakan Pilkada Serentak 2024 sesuai asas Pemilu.
Koordinator Aksi, Ahda Pinan, mengatakan, kehadirannya di gedung DPRD Lebak terkait dengan postingan Ketua DPRD Lebak yang seharusnya berpihak kepada masyarakat.
“Seharusnya DPRD berpihak pada rakyat dan kembalikan marwah DPRD. Selain itu terkait dengan postingan bapak Agil Zulfikar tidak mencerminkan seorang wakil rakyat,” kata Ahda kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat, 23 Agustus 2024.
Ketua DPRD Lebak, M. Agil Zulfikar, melakukan klarifikasi terkait dengan postingannya di Instagram yang membuat gaduh.
Menurutnya, postingan tandingan soal peringatan daruat dirubah menjadi “Indonesia Baik-baik Saja” adalah pandangan pribadi.
“Saya sampaikan apa yang ada dalam postingan Instagram saya, pada hari kemarin (Kamis, 22 Agustus 2024), itu hanya pandangan pribadi,” tuturnya.
Menurutnya, postingan tersebut harus dapat dipahami. Karena, pada dasarnya tidak menyinggung siapa pun dan hanya sebaga pendapat saja.
“Yang harus temen-temen pahami, saya ini bukan pihak yang berwenang. Dalam peristiwa politik yang terjadi di Republik kita, maka saya sebagai Agil Zulfikar menyampaikam soal standing poin saya,” tandasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
