Jepang saat ini terkenal dengan negara yang maju dan modern. Namun, sebelum mencapai ke titik saat ini tentunya Jepang juga melewati berbagai macam permasalahan politik. Salah satunya adalah pada masa Keshogunan Tokugawa, yang merupakan kediktatoran militer ketiga dan terakhir di Jepang. Munculnya sistem politik Tokugawa ini ketika Ieyasu berhasil menang pada pertempuran sekigahara yang terjadi pada 15 September tahun 1600 yang membuat Ieyasu diangkat menjadi shogun dan memustkan kekuasaannya di Edo (Tokyo) mulai dari tahun 1603.

Periode ini menjadikan Edo sebagai ibu kota yang kemudian terkenal dengan sebutan Zaman Edo. Sistem politik ini disebut sebagai sistem bakuhan. Baku berasal dari kata bakufu yang merupakan pemerintahan yang digunakan para pemimpin Tokugawa untuk mengatur urusan mereka di dalam wilayah mereka sendiri. Han berarti wilayah kekuasaan dan merujuk pada lebih dari 250 wilayah kekuasaan yang ada selama periode Edo. Jadi, bakuhan merujuk pada keberadaan bersama pemerintahan Tokugawa dengan pemerintahan yang terpisah dan Independe di setiap wilayah kekuasaan.

Pada era Keshogunan Tokugawa ini mengontrol hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk kelas samurai, pengumpulan pajak, perdagangan serta ketertiban sipil.
Salah satu pertempuran dan penguatan kekuasaan terjadi pada pengepungan kastil Osaka tahun 1614-1615.

Pada masa ini Ieyasu dibantu oleh putranya yang bernama Hidetada. Pada tanggal 2 mei 1579, tepatnya di Hamamatsu Jepang, Hidetada lahir. Ia menjadi shogun kedua setelah sang ayah dari dinasti Tokugawa yang membangun dominasi pemerintahan keluarga Tokugawa atas Jepang. Hidetada pada masa pengepungan musim panas memegang peran penting dalam melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Toyotomi. Pasukan yang dipimpin Hidetada bertugas secara brutal dan menentukan dalam pengepungan kedua.

Akhirnya, pertempuran ini diakhiri oleh kekalahan Toyotomi yang signifikan. Benteng Osaka dibakar dan Keluarga Hideyori pun memilih Bunuh diri, sehingga keaadaan ini merupakan akhir dari kekuasaan dan pengaruh Toyotomi secara permanen. Setelah melewati masa Pengepungan Osaka, Hidetada berhasil menyelesaikan tugasnya dalam memperkuat kekuasaan Keshogunan Tokugawa karena dengan penghancuran Toyotomi dan Hideyori memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan atau ancaman besar bagi kekuasaan Keshogunan Tokugawa.

Hidetada pada masa pemerintahannya mengeluarkan dekrit tentang larangan agama Kristen di seluruh Jepang. Dekrit ini dikeluarkan dengan tujuan untuk membatasi, mengendalikan yang akhirnya melarang penyebaran agama Kristen Karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabiltas politik dan sosial Keshogunan. Dekrit ini dikeluarkan dengan latar belakang yaitu kekhawatiran bahwa agama Kristen dapat memicu pemberontakan atau ketidakstabilan politik.

Keshogunan menilai dari pandangannya tentang agama Kristen merupakan alat yang digunakan oleh negara-negara Eropa, khususmya Portugis dan Spanyol untuk memperluas pengaruhnya diluar negeri. Selain itu juga, Keshogunan menganggap para misioner Kristen mendorong loyalitas kepada kekuasaan asing. Hal inilah yang menciptakan ketakutan Keshogunan mengenai kelompok Kristen dalam negeri bisa menjadi ancaman otoritas politik Tokugawa.

Pada masa pemerintahan Hidetada juga diterapkan kebijakan Sankin-Kotai yang berarti “Pelayanan bergilir” bagi para daimyo untuk tinggal bergantian di Edo yang sekarang adalah Tokyo. Untuk menjaga kestabilan politik dan memperkuat kekuasaannya di seluruh jepang, Keshogunan Tokugawa menerapkan kebijakan ini sebagai salah satu instrumen. Tujuannya dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol kekuasaan para daimyo, karena para daimyo juga merupakan ancaman bagi Keshogunan Tokugawa terutama mereka yang berasal dari klan-klan yang sebelumnya pernah menjadi musuh dalam perang Sekigahara.

Kebijakan Sankin-Kotai juga memiliki dampak bagi ekonomi yang siginifkan, karena para daimyo harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalanannya ke Edo serta biaya hidupnya semasa tinggal di Edo. Dengan ini menjadi cara untuk memaksa para daimyo menghabiskan sebagian besar pendapatan wilayah untuk memenuhi kewajibannya terhadap Keshogunan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk membangun kekuatan militer yang bisa mengancam Keshogunan. Ini merupakan cara yang halus damun efektif untuk melemahkan potensi ancaman dari para daimyo.

Selain menerapkan kebijakan sankin-kotai, Hidetada juga mendukung kebijakan sosial dan politik, serta mendukung perkembangan dan kebudayaan di Jepang, misalnya seni tradisional seperti Noh yaitu teater yang sangat dihormati dikalangan samurai. Seni tradisional Noh ini berkembang pesat selama masa pemerintahan Tokugawa karena mendapat perlindungan dari pemerintah.

Hidetada juga mendukung dan mendorong segala macam penyelenggaraan, pertunjukkan di Istana maupun dilingkungan sekitar Istana. Ia juga mendukung Upacara minum teh atau ya dikenal dengan “chanoyu” yang merupakan simbol kebudayaan atau dat istiadat. Acara ini tidak hanya mencerminkan rasa keindahan melainkan juga sebagai sarana diplomatik hubungan antara daimyo dengan para pejabat tinggi lainnya. Selain seni pertunjukan, ada juga pelestarian arsitektur tradisional Jepang. Salah satu kontribusi Hidetada dalam mendukung acara arsitektur tradisional Jepang yaitu terhadap pembangunan dan renovasi berbagai kuil dan istana penting.

Pembangunan ini tidak hanya memperkuat simbol keshogunan Tokugawa melainkan juga menciptakan lingkungan Jepang yang kaya akan budaya serta estetika untuk mempengaruhi seniman dan para pelajar pada masa itu.

Selain itu, Hidetada semasa masa kepemimpinannya sebagai shogun juga berperan penting dalam pengembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi Jepang. Ia mendukung dal pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan terutama jalan-jalan seperti Nakasendo dan Tokaido, karena jalan-jalan ini merupakan jalan utama yang menjadi penghubung antara kota Edo dengan wilayah-wilayah penting lainnya seperti Osaka dan Kyoto. Dengan adanya perluasan jalan ini mempermudah dan memperlancar dalam pergerakan barang, orang seya informasi yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan domestik dan memperkuat kendali pusat atas seluruh Jepang.

Hidetada juga berperan dalam mengembangkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi di Jepang pada masa itu. Keshogunan mendukung dan mendorong kegiatan dalam peningkatan produksi pertanian melalui teknik pengelolaan lahan yang baik. Stabilitas politik yang dijalankan Hidetada menjadi kemungkinan bahwa pertanian akan berkembang pesat dan setelahnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hidetada juga melanjutkan pengelolaan tanah dan pajak yang ketat, karena dengan memberlakukan kebijakan pajak yang ketat atas hasil panen dari tanah parah daimyo dapat membantu memperkuat kontrol keuangan pemerintahan keshogunan. Ia juga berusaha dalam mengontrol perdagangan di dunia luar. (Nazwa Kanza/Fjr)