PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Calon Bupati Pandeglang nomor urut 1 Fitron Nur Ikhsan memberikan penjelasan soal utang RSUD Berkah Pandeglang menjadi salah satu isu dibahas dalam debat publik pertama diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Soal utang RSUD Berkah ditanyakan oleh Fitron Nur Iksan kepada Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2 yakni Rd Dewi Setiani.
Pertanyaan itu diungkapkan oleh Fitron karena mengetahui bahwa Rd Dewi Setiani pada saat itu menjadi Kadis Kesehatan dan Plt Direktur RSUD Berkah Pandeglang.
Adapun besaran utang RSUD Berkah sebesar Rp46 Miliar berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat.
Menurut Calon Bupati Pandeglang nomor 1 Fitron Nur Ikhsan, terlontarnya pertanyaan soal utang RSUD itu artinya
memberikan kesempatan kepada Calon Bupati nomor 2 Rd Dewi Setiani yang saat itu menjadi Kadis.
“Pasti punya klarifikasi dari informasi yang beredar. Kami meyakini ibu (Rd Dewi Setiani) sangat berpengalaman dan ibu saya lihat punya kesulitan sampai berhutang,” katanya menyikapi atas pernyataan Direktur RSUD Berkah Pandeglang Firmansyah yang mengungkapkan kalau utang RSUD Berkah tidak sampai Rp46 Miliar tetapi Rp25 Miliar, Rabu, 13 November 2024.
Fitron menegaskan, kalau dirinya menanyakan soal utan untuk dijelaskan oleh Rd Dewi Setiani.
“Kami sangat berharap pada saat debat bisa di jelaskan. Sehingga saya faham masyarakat faham, dan yang keliru beranggapan bisa di luruskan,” katanya.
Fitron mengucapkan, terima kasih kalau sudah ada upaya mencicil meski masih tersisa 25 Miliar. Hal ini harus segera di atasi.
“Kalau tidak pelayanan RS (Rumah Sakit Berkah) akan terganggu jika tak kunjung ada upaya campur tangan dari pimpinan. Kami heran kenapa bu Dewi yang pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan yang juga pernah menjabat Direktur RSUD Berkah justru tidak menggunakan kesempatan untuk menjelaskan secara baik,” katanya.
Lebih lanjut Fitron menerangkan, dalam debat dengan sopan ia meminta penjelasan.
“Namun yang dijelaskan berbeda dengan apa yang di jelaskan Direktur RSUD,” katanya.
Fitron menilai, kalau rumah sakit ini menyangkut nyawa manusia. Kalau boleh urusan yang lain di nanti dulu.
“Tapi urusan pelayanan kesehatan diutamakan. Ini soal hajat hidup
orang banyak,” katanya.
Fitron menegaskan, utang Rp 25 Miliar sisa juga bukan main main. Ada lagi mis management RSUD yang lebih parah lagi dari itu.
“Tapi daripada saya berpolemik sepatutnya pimpinan yang turun langsung membenahi. Bila perlu BPK di turunkan untuk ATT Audit Tujuan Tertentu seharusnya di lakukan agar persoalan masalah kesehatan tak berlarut larut buruk pelayanannya,” katanya.
Meskipun penjelasan pihak RSUD juga sangat retorik. Terkait adanya utang RSUD berkah kepada pihak ketiga.
“Tapi lebih baik daripada penjelasan ibu Dewi. Kenapa saya konsentrasi pada persoalan itu, Karena itu menyangkut pelayanan dasar, jangan bilang ga ada anggaran, untuk urusan lain yang gak penting kan ada,” katanya.
Sekali lagi Fitron menegaskan, daripada berpolemik lebih baik Dinkes dan RSUD, apalagi Bupati sekarang yang menjabat jangan membiarkan ini terus berlanjut.
“Hitung aja anggaran sosialisasi sekarang di banyak OPD sangat besar kan,” katanya.
Editor: Bayu Mulyana
