PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda wilayah tersebut setiap tahunnya.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memprioritaskan normalisasi sungai.
Kepala UPT Pemeliharaan Jembatan pada PUPR Pandeglang, Tb Andi Pringadi mengungkapkan bahwa normalisasi sungai dilakukan lantaran Kabupaten Pandeglang masih memiliki keterbatasan alat untuk mengangkut sedimen.
Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian (C3) Pandeglang dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melakukan pengerukan sungai.
“Karena sedimen ini bisa menyebabkan banjir, dan juga mengganggu lalu lintas perairan, terutama bagi nelayan yang hendak bersandar, kita terus berupaya untuk normalisasi sungai ini. Sayangnya, kita masih memiliki keterbatasan alat yang mempuni untuk melakukan pengangkutan sedimen,” ungkapnya, Selasa 10 Desember 2024.
Lebih lanjut, Tb Andi menegaskan bahwa upaya ini penting untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sepanjang alur sungai.
Tb Andi Pringadi menjelaskan bahwa wilayah Pandeglang Selatan memiliki dataran rendah yang dekat dengan muara sungai, seperti Kecamatan Panimbang, Sukaresmi, dan Sobang.
Wilayah tersebut termasuk dalam daerah aliran sungai besar yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Di daerah tengah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pandeglang, ada beberapa sungai juga yang berkontribusi terhadap banjir. Ini ditambah musim akhir tahun seperti sekarang yang menjadi langganan banjir,” ujarnya.
Tb Andi menyebutkan DPUPR Kabupaten Pandeglang belum memiliki alat yang memadai untuk melakukan normalisasi sungai, seperti eksavator terapung. Hal ini membuat upaya normalisasi menjadi kendala.
“Kami menerima laporan dari Sekban BPBD Pandeglang di Kampung Karet, Kecamatan Cigeulis, bahwa terjadi genangan air akibat sedimentasi material yang menghalangi aliran air ke inlet jembatan. Ini menyebabkan sumbatan aliran sungai,” katanya.
Lebih lanjut, Tb Andi menekankan bahwa Pemkab Pandeglang terus berupaya melakukan penanganan darurat dan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir yang kerap melanda. Kata Andi ada juga laporan menyebutkan genangan air yang terjadi di Jalan Nasional di wilayah Cibingbin.
“Laporan ini sudah kami koordinasikan dengan pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. Kami berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan posko penanganan darurat di wilayah yang sering terdampak banjir,” ucapnya.
Menurut Tb Andi, normalisasi sungai mendesak dilakukan di beberapa titik seperti Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer, yang bermuara di Kecamatan Panimbang, Pagelaran, Patia, dan Sukaresmi.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Andrian menyatakan pihaknya terus mendukung upaya normalisasi sungai sebagai solusi mengatasi banjir.
Namun, kata Andrian bahwa kewenangan atas normalisasi sungai berada pada pihak lain. Oleh karena itu, laporan terkait kondisi sungai yang membutuhkan pengerukan telah disampaikan ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Banten dan BBWS.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Kami akan terus memastikan masalah ini ditindaklanjuti,” tutupnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
