SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten bakal memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar terkait dengan rencananya melakukan pengisian jabatan melalui cara open bidding di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Ketua Komisi I DPRD Banten Pinan mengatakan, open bidding maupun rotasi jabatan tidak elok di lakukan di masa transisi ini. Sebab, di bulan Februari nanti akan dilakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten definitif hasil dari Pilkada Banten 2024.
“Nanti kita akan cari waktu (untuk melakukan pemanggilan,-red), kami ingin tau apakah betul Pemprov bakal melakukan open bidding di masa transisi ini ? Tapi semoga itu cuma rencana,” kata Pinan, Selasa 10 Desember 2024.
Pinan dengan tegas menolak jika rencana open bidding di masa transisi ini betul dilakukan. Karena menurutnya, open bidding di masa transisi ini hanya akan berdampak buruk pada birokrasi di kepemimpinan selanjutnya.
“Kalaupun dilakukan secara terbuka, tapi tidak menutup risiko ke depannya. Karena yang bertanggung jawab nanti itu Gubernur definitif,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini meminta kepada Pemprov Banten dapat fokus menyelesaikan pekerjaan tahun 2024, serta memastikan hal tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik.
“Lebih baik di masa transisi seperti ini, Pj Gubernur Al Muktabar harus fokus terhadap penyelesaian pekerjaan di tahun 2024,” katanya.
Selanjutnya, Pinan menyampaikan fokus tersebut diantaranya mengejar terget pendapatan dan pekerjaan lainnya. Dibandingkan melakukan pelantikan atau melakukan rotasi mutasi dilingkungan Pemprov Banten. Terlebih, kata Pinan, saat ini Pemprov Banten tengah melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Fokus juga dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian di Pemprov Banten,” katanya.
Selain itu, Pinan juga menyoroti perihal serapan APBD 2024 yang mana dipenghujung tahun ini persentase serapan belanjanya masih diangka 82,42 persen atau sekitar Rp10 triliun dari total anggaran belanja sebanyak Rp12 triliun. “Intinya kami harap Pemprov ini fokus dalam menyelesaikan apa yang sudah menjadi target, bukan malah melakukan rotasi atau open bidding. KarenaIni kan sudah di rancang dengan sebaik mungkin, sehingga kita harap hasilnya pun memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Editor: Bayu Mulyana
