SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2024 unaudited mencapai ratusan miliar rupiah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp12,356 triliun, realisasinya sebesar Rp11,912 triliun, sehingga terdapat Silpa sebesar Rp443,59 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, Silpa itu terjadi karena ada beberapa pelampauan dari target transfer pusat. “Alhamdulillah bagi kita,” ujar Rina.
Selain itu, lanjutnya, ada juga efisiensi efektivitas dan ada beberapa program kegiatan yang tidak bisa dilakukan.
Kata Rina, realisasi belanja daerah Pemprov Banten terus mengalami peningkatan. “Belanja kita sampai lima tahun terakhir ini trend-nya meningkat,” ujarnya.
Mantan pejabat Pemkab Lebak ini mengatakan, realisasi belanja daerah tahun 2024 lebih besar dibandingkan 2023 atau meningkat 0,84 persen. Realisasi APBD TA 2023 tercatat Rp11,814 triliun.
Ia memaparkan, realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar 96,41 persen. Realisasi itu didominasi belanja operasi sebesar Rp7,18 triliun atau berkontribusi sebesar 60,26 persen terhadap realisasi total belanja.
Kemudian, belanja operasi tercatat realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp7,18 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,43 persen (yoy), meningkat dibanding tahun 2023.
“Belanja modal tercatat realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp1,13 triliun atau mengalami kontraksi sebesar -25,61 persen (yoy), menurun dibandingkan tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara, lanjut Rina, realisasi Belanja Tidak Terduga tercatat sebesar Rp75 juta atau mengalami kontraksi sebesar -78,62 persen (yoy). Angka itu menurun dibanding tahun 2023.
“Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan, ada 13 OPD dari 39 OPD yang ada di Pemprov Banten yang realisasinya di atas rata-rata provinsi.
“Realisasi tertinggi yakni Dinas Kesehatan sebesar 98,96 persen. Sedangkan terendah yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 81,64 persen,” terangnya.
Reporter: Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
