LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Forum Non ASN Kabupaten Lebak yang tediri dari tenaga teknis, tenaga guru dan tenaga kesehatan menghadiri undangan audiensi dari Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertempat di Gedung Negara, Jumat 31 Januari 2025.

Hadir pada kesempatan itu, Pj Bupati Lebak Gunawan Rusminto, Kepala BKPSDM Eka Prasetiawan, dan Kepala BKAD Halson Nainggolan.

Ketua Forum Non ASN Lebak Bahri Permana menyampaikan, pertemuan dengan Pj Bupati, Kepala BKPSDM Lebak dan Kepala BKAD adalah rangkaian lanjutan pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD pada 23 Januari lalu.

“Melalui audiensi ini kami berharap seluruh non ASN di Kabupaten Lebak yang belum memperoleh formasi (R2 dan R3) segera diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Seandainya ditetapkan jadi PPPK paruh waktu, kami berharap besaran gajinya sebesar UMK Kabupaten Lebak,” kata Bahri, Minggu 2 Februari 2025.

Selain itu, pihaknya juga meminta arahan dari Pj Bupati Lebak dan Kepala BKPSDM Lebak terkait rencana demo nasional besar-besaran pada 3 Februari 2025 mendatang.

“Dalam pertemuan dengan Pj Bupati Lebak kita menunggu RDP pemerintah dengan DPR RI,” katanya.

Menurutnya, regulasi seleksi CASN PPPK saat ini perlu dibenahi, alasannya terjadi

disharmoni antara kebijakan dengan penganggaran sehingga banyak menimbulkan gelombang reaksi di berbagai daerah di Indonesia.

“Akar masalahnya, yaitu kebijakan seleksi PPPK masih bersifat sentralistik atau menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara alokasi anggaran didesentralisasikan ke daerah sesuai kemampuan APBD,” katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Lebak Gunawan Rusminto, mengimbau agar honorer Non ASN di lingkungan Pemkab Lebak tidak terprovokasi ikut demo besar-besaran, alasannya demi menjaga kondusitiftas.

“Ya, saluran-saluran aspirasi masih terbuka lebar dari pemerintah pusat. Salah satunya bisa melalui RDP dengan pimpinan dan anggota DPR RI, manfaatkanlah kesempatan itu,” ujarnya.

Editor: Mastur Huda