SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah pemerintah daerah di Banten kembali melakukan efisiensi anggaran dengan mengutak-atik pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026. Langkah ini dilakukan meski tahun anggaran baru memasuki triwulan pertama.
Efisiensi dilakukan menyusul ketidakstabilan arus kas daerah, di mana belanja pemerintah disebut lebih besar dibandingkan pendapatan yang masuk. Akibatnya, sejumlah pos anggaran mulai dipangkas, mulai dari perjalanan dinas hingga kegiatan yang dianggap bersifat seremonial.
Salah satu pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten membenarkan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, hampir seluruh perangkat daerah kini diminta melakukan penyesuaian anggaran.
“Iya efisiensi lagi, semua perjalanan dinas kena,” ujar seorang pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya, Rabu 20 Mei 2026.
Tak hanya perjalanan dinas, anggaran publikasi juga disebut ikut terkena efisiensi. Padahal, menurut pejabat tersebut, pos tersebut dibutuhkan untuk mengenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
“Publikasi juga terdampak, padahal itu penting untuk menyampaikan program-program dinas ke masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten, Komarudin, membenarkan adanya langkah efisiensi anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru.
Menurutnya, efisiensi merupakan penegasan kembali atas kebijakan sebelumnya, yakni memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Jadi tidak ada yang baru. Ini penegasan kembali bahwa anggaran diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Komarudin.
Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci berapa besar anggaran yang dipangkas maupun dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.
Editor: Bayu Mulyana
