SERANG, RADARBANTEN.CO.ID–Pemprov Banten mengusulkan review formasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hal itu dilakukan agar guru honorer yang mengikuti seleksi tahap satu calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetapi tidak mendapatkan formasi bisa mendapatkan formasi.
RelatedPosts
Pj Sekda Banten Nana Supiana mengatakan, pihaknya terus melakukan optimalisasi agar semua honorer yang mengikuti seleksi tahap satu dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, ia berharap para Non ASN itu dapat bersabar.
“Seleksi tahap satu sedang kita optimalisasi, kita dorong penuh waktu tapi tetap harus bersabar menunggu kebijakan Menpan RB,” ujar Nana.
Kata dia, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan honorer yang masuk kategori R2 dan R3 agar mendapatkan formasi.
Diketahui, Pemprov Banten mempunyai formasi 11.737 PPPK. Namun, kuota itu belum terpenuhi semua karena ada yang tidak mendapatkan formasi.
Kata Nana, sesuai ketentuan, tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK memang harus menyesuaikan dengan formasi yang ada.
“Formasi guru itu kewenangannya ada di Dapodiknya Kemendikbud (Kemendikdasmen-red) bukan di BKD, bukan di Dindikbud,” tegasnya.
Ia mengatakan, guru honorer yang sudah mengikuti seleksi tahap satu tetapi masuk kategori R3 itu terjadi karena formasi di bidang studinya tidak ada. Padahal itu dasarnya dari Dapodik Kemendikdasmen.
Makanya, pria yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Banten ini mengaku pihaknya akan mendorong review ulang formasi guru.
Dengan begitu, para guru yang masuk kategori R3 bisa mendapatkan tempat untuk PPPK Penuh Waktu.
“Enggak usah gelisah karena ada aturan Menpan RB yang terbaru, bagaimana mekanisme PPPK Penuh Waktu menjadi CPNS, yang PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Tapi prosesnya nunggu kebijakan, harus ada dasarnya apa,” tutur Nana.
Sementara itu, lanjutnya, kuota formasi untuk seleksi tahap kedua masih menunggu arahan dari Menpan RB. Namun, salah satunya berasal dari sisa kuota di seleksi tahap satu yang belum terpenuhi.
“Berapa, nanti Menpan RB yang menentukan,” tegasnya.
Kata dia, semua honorer akan didorong untuk menjadi PPPK Penuh Waktu dengan catatan kuotanya tersedia.
Reporter : Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
