SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Serang, dalam upayanya menyesuaikan anggaran, kini tengah mengikuti langkah yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan setiap pemerintah daerah—baik kota maupun provinsi—untuk memangkas pengeluaran. Salah satunya adalah belanja perjalanan dinas yang harus dipangkas hingga 50 persen. Tak hanya itu, berbagai kegiatan yang selama ini menjadi rutinitas—seperti seremonial, kajian, studi banding, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD)—juga akan dibatasi.
Arif Redi Winata, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Serang. “Sesuai dengan Inpres, belanja SPPD, belanja pendukung, serta kegiatan seremonial dan kajian akan kami petakan untuk penyesuaian,” katanya dengan tegas, Jumat, 14 Februari 2025.
Namun, dampak dari pemangkasan anggaran ini tidak hanya berimbas pada belanja perjalanan dinas. Redi juga menyoroti pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur, terutama terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipangkas pemerintah pusat. “Pendapatan untuk pembangunan jalan dan jembatan disesuaikan oleh pemerintah pusat dan dicadangkan. Kami masih menunggu keputusan lebih lanjut,” ujarnya.
Redi menambahkan, kelanjutan proyek pembangunan yang terpengaruh oleh kebijakan ini masih belum bisa dipastikan. “Pelaksanaannya mungkin menunggu waktu atau mencari sumber dana lain. Jika sebelumnya menggunakan DAU, bisa saja diganti atau bahkan dibatalkan. Keputusannya akan dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.
Tak hanya itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Pemkot Serang juga diwajibkan untuk melaporkan hasil efisiensi ini ke pemerintah provinsi untuk diverifikasi. “Kami akan melaporkan hasil pelaksanaan ini ke gubernur. Laporan tersebut nantinya akan diperiksa ulang oleh provinsi sebelum diteruskan,” tutup Redi.
Editor: Merwanda
