Kunker Jalan Terus, DPRD Cilegon Belum Final Bahas Efisiensi Anggaran

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Di tengah amanat pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon masih terus melakukan kunjungan kerja (kunker).

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait pengurangan anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Presiden Mahasiswa STAK Cilegon, Syafa’atul Amin, menilai DPRD seharusnya lebih bijak dalam mengelola anggaran daerah. Menurutnya, perjalanan dinas yang masih berlangsung intens perlu dievaluasi karena anggarannya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Salah satu yang saya rasa harus dikurangi adalah kunjungan kerja DPRD yang masih terus berjalan. Padahal, sudah ada peraturan mengenai efisiensi anggaran,” ujar Syafa’atul, Senin (17/3).

Ia menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD masih bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak. “Seharusnya APBD yang digunakan untuk perjalanan dinas bisa dialihkan ke hal yang lebih penting bagi masyarakat Cilegon,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Cilegon Rizki Khairul Ichwan saat diwawancara menyatakan bahwa pembahasan efisiensi anggaran masih berlangsung.

DPRD masih harus berkoordinasi dengan Wali Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum mengambil keputusan final. “Kami masih harus berkomunikasi dengan Wali Kota karena menyangkut rapat-rapat yang berkaitan,” ujar Rizki.

Menurutnya, meskipun belum final, beberapa pengurangan anggaran perjalanan dinas sebenarnya sudah mulai dilakukan. “Ada beberapa pengurangan yang sudah diterapkan, tapi belum final. Masih harus dikomunikasikan lebih lanjut,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menyangkut perjalanan dinas, tetapi juga biaya rapat dan kegiatan lain yang menggunakan APBD. “Perjalanan dinas dan rapat-rapat sudah mulai kami kurangi. Keputusan final masih dalam pembahasan, nanti akan kami rilis secara resmi,” katanya.

Pihak DPRD menyatakan bahwa rencana efisiensi terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Namun, keputusan resmi baru akan diumumkan setelah pembahasan selesai.

Masyarakat pun berharap DPRD lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap perjalanan dinas benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.