PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID-Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi akan mencoret anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Pandeglang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi saat ditanya terkait pengalokasian anggaran rehabilitasi rumah dinas akan masuk dalam APBD Perubahan tahun 2025.
Adapun kebutuhan alokasi anggaran rehabilitasi rumah dinas Wabup berdasarkan hasil penghitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang kurang lebih Rp5 sampai Rp7 Miliar.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, kondisi rumah dinas memang kumuh dan rusak berat.
“Sudah diusulkan untuk direhabilitasi. Namun akan saya coret anggarannya karena masih ada yang lebih penting yaitu perbaikan jalan dan sarana pendidikan,” katanya kepada Radar Banten, Minggu, 27 April 2025.
Wabup Iing tidak menampik, bahwasannya rumah dinas juga penting direnovasi sebagai bagian dari wajah Pandeglang. Dimana lokasi Rumdin berada di samping Pendopo Bupati Pandeglang.
“Rumdin juga memiliki manfaat untuk rumah tinggal dan menjamu para tamu di luar hari kerja. Tapi karena adanya efisiensi dan masih banyak hal penting harus dibangun maka untuk rehabilitasi rumah dinas ditunda dulu,” katanya.
Penundaan itu dilakukan oleh Wabup Iing, karena baru-baru ini ia keliling ke sekolah-sekolah. Melihat langsung kondisi bangunan ruang kelas banyak yang rusak.
“Biaya rehabilitasi rumah dinas itu kurang lebih Rp5 Miliar dan halamannya Rp2 Miliar. Kalau dialihkan untuk bangun ruang kelas kan bisa lebih bermanfaat,” katanya.
Wabup Iing memutuskan, tidak akan merehabilitasi rumah dinas di tahun ini. Sampai menunggu kondisi anggaran membaik.
“Kalau saat ini kondisi fiskal belum mandiri. Sehingga harus mengalokasikan anggaran yang ada untuk kepentingan yang lebih luas lagi,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat mengatakan, terkait rehabilitasi rumah dinas wakil bupati sebetulnya Dinas PUPR sudah mengusulkan.
“Pada tahun lalu itu, saya sudah memerintahkan ke bidang untuk melakukan penghitungan biaya rehab rumah dinas. Pada saat itu diketahui kebutuhan anggaran rehab itu sebesar Rp5 Miliar,” katanya.
Kebutuhan anggaran sebesar Rp5 Miliar itu baru bangunannya berdasarkan hasil penghitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). HSBGN ini adalah harga tertinggi untuk biaya konstruksi fisik pembangunan gedung negara.
“Biaya rehab sebesar Rp5 Miliar itu hanya biaya perbaikan rumah dinasnya. Sedangkan kalau ditambah dengan halaman kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp7 Miliar,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung S Pambudi
