PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Progres wacana tukar guling (ruislag) Terminal Tipe C Kadubanen di Kabupaten Pandeglang untuk naik status menjadi Terminal Tipe A masih belum ada perkembangan berarti. Usulan sudah disampaikan, tapi belum ada tindak lanjut konkret.
Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang, Suhaedi, mengatakan terminal itu sudah sangat layak naik status. Bahkan, Kementerian Perhubungan lewat BPTD Banten sudah melakukan verifikasi langsung.
“Terminal Kadubanen ini sudah sangat layak untuk dijadikan Tipe A. Itu hasil verifikasi dari Kemenhub RI, bukan hanya dari kami saja,” ungkap Suhaedi, pada Jumat 2 Mei 2025.
Menurut Suhaedi, pembahasan terakhir dilakukan sekitar sebulan lalu dalam rapat bersama Asda III Kurnia Sastriawan dan Kepala BPTD Banten. Rapat itu membahas pembagian aset antara pemerintah pusat dan daerah jika status terminal resmi naik.
“Yang jadi kendala sekarang tinggal soal administrasi appraisal dan dokumen lainnya yang belum selesai,” ujarnya.
Oleh karena itulah, progres ruislag bisa dikatakan masih mandek alias jalan ditempat.
Suhaedi menjelaskan, jika status terminal naik, dampaknya akan signifikan bagi transportasi dan pelaku UMKM di sekitar terminal.
“Dampaknya jelas. Moda transportasi di Pandeglang bisa meningkat, trayek-trayek baru juga bisa muncul,” ucapnya.
Menurutnya, jika status Terminal Kadubanen naik jadi Tipe A, terminal itu bakal beroperasi 24 jam karena melayani angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP). Suhaedi menuturkan hal ini akan berdampak langsung pada pelaku UMKM di sekitar terminal.
“Peningkatan juga untuk UMKM, karena terminal ini akan jadi titik pemberangkatan dan pemberhentian terakhir. Otomatis akan hidup 24 jam,” ujarnya.
Dishub menargetkan proses administrasi dan ruislag rampung pada 2025. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan terminal oleh Kementerian Perhubungan akan dimulai pada 2026.
“Targetnya 2025 urusan administrasi dan ruislag selesai. Harapannya 2026 sudah mulai dibangun oleh kementerian,” ujarnya.
Suhaedi menambahkan, peran Pemkab Pandeglang hanya sebatas membantu dari sisi koordinasi dan kelengkapan dokumen. Setelah itu, semuanya menjadi urusan pusat.
“Setelah diserahkan, sepenuhnya kewenangan kementerian. Kami di Pemkab hanya bantu di tahap awal,” tegasnya.
Editor: Bayu Mulyana












