TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Muhlis, menerima aspirasi masyarakat terkait dengan normalisasi Kali Sabi di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Kelapadua, Kabupaten Tangerang.
Aspirasi itu disampaikan, mengingat Kali Sabi kerap meluap saat hujan deras, sehingga membuat perumahan warga di sekitarnya terendam air.
Muhlis mengatakan, normalisasi Kali Sabi menjadi salah satu aspirasi yang dia serap saat melakukan reses masa sidang ketiga di daerah pemilihannya di Kabupaten Tangerang.
“Ini jadi aspirasi yang mendesak, karena warga mengeluh setiap hujan maka selalu banjir,” kata Muhlis, Rabu, 28 Mei 2025.
Kali Sabi merupakan anak Sungai Cisadane di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kali ini melintasi beberapa wilayah di Tangerang Raya.
Masalah muncul sejak beberapa tahun lalu, ketika Kali Sabi sering meluap.
Namun, hingga kini normalisasi yang jadi janji manis pemerintah melalui pihak terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, belum menemukan titik terang bagi masyarakat yang kerap merasakan dampak luapan Kali Sabi.
Masyarakat juga membutuhkan tandon guna menangani penyebab luapan Kali Sabi.
“Karena memang tidak ada resapan, sehingga butuh dibangunnya tandon,” kata Muhlis.
Muhlis mengaku akan memperjuangkan aspirasi ini, sehingga dapat menjadi prioritas bagi pemerintah daerah maupun pusat. Mengingat, Pemerintah Pusat tengah melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten terkait masalah penanganan banjir di Tangerang.
“Penanganan normalisasi kali ini memang membutuhkan sinergi dan koordinasi dari semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat, provinsi, daerah maupun pihak balai. Karena ini sudah menjadi masalah mendesak bagi warga,” kata Muklis.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan banjir merupakan persoalan serius. Persoalan banjir harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, bencana banjir bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perekonomian.
Kemudian, menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga.
“Tentu kita berharap ada satu komitmen bersama dalam penataan ruang di Provinsi Banten. Tentunya yang ramah lingkungan dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Editor: Agus Priwandono
