Fraksi PKB Soroti Silpa Tinggi dan Minimnya Dukungan APBD terhadap Pesantren di Tangsel

KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangsel menyampaikan sejumlah sorotan dan rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Anggota DPRD Kota Tangsel Fraksi PKB, Sudiar, menyoroti keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp110 miliar sebagai tanda kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

“Silpa bukan hanya sekadar angka sisa, tetapi bukti lemahnya perencanaan dan kegagalan dalam mengoptimalkan program-program pelayanan publik. Masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari anggaran yang tidak terserap,” ujar Sudiar dalam rapat paripurna, Senin 23 Juni 2025.

Fraksi PKB mendesak Pemkot Tangsel untuk memberikan penjelasan mendalam terkait penyebab tingginya Silpa, mengevaluasi perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah, serta melakukan pembenahan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran secara menyeluruh.

Selain itu, Fraksi PKB juga tengah memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Menurut Sudiar, pesantren merupakan pilar utama dalam pendidikan karakter dan peradaban umat, namun hingga saat ini belum mendapatkan perhatian anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

“Dukungan APBD terhadap pesantren dan madrasah diniyah masih minim, baik dalam bentuk hibah, pembinaan, maupun perencanaan program. Kami mendorong agar hibah keagamaan diperkuat dalam APBD Perubahan 2025 dan pesantren dilibatkan aktif dalam forum perencanaan daerah,” tegasnya.

Dalam aspek keadilan sosial, Fraksi PKB menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, anak marjinal, lansia, dan penyandang disabilitas. Belanja sosial yang terukur dan program pemberdayaan berbasis komunitas dinilai perlu dikembangkan lebih lanjut.

Fraksi PKB juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan prinsip keadilan dan transparansi. Langkah ini dapat dilakukan melalui digitalisasi retribusi, efisiensi pelayanan, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas, termasuk ekonomi pesantren, UMKM keagamaan, dan sektor ekonomi kreatif.