SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Di tengah agenda kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kota Serang, Prof. Furtasan Ali Yusuf, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan akses anggaran yang setara bagi sekolah swasta, termasuk dana revitalisasi infrastruktur pendidikan hingga Rp500 juta per sekolah.
Dalam kegiatan serap aspirasi yang digelar pada Rabu, 30 Juli 2025, di SDN Pipitan, SDIT Khairunnas, dan SMA Muhammadiyah Serang, Prof. Furtasan menyampaikan bahwa sekolah swasta tidak boleh lagi menjadi pelengkap dalam sistem pendidikan nasional, melainkan harus mendapatkan perhatian yang setara dengan sekolah negeri.
“Banyak sekolah swasta yang justru menampung siswa-siswa dari keluarga ekonomi lemah, tapi mereka sering tertinggal dalam akses bantuan pemerintah. Itu tidak adil. Karena itu, kami perjuangkan agar dana revitalisasi fasilitas sekolah, hingga Rp500 juta, juga dapat diakses oleh sekolah swasta,” ujar Furtasan.
Pernyataan ini disambut antusias oleh para tenaga pendidik dan kepala sekolah. Salah satunya, Kepala SMA Muhammadiyah Serang, Endang Yusro, yang menyambut baik langkah tersebut.
“Kami juga bagian dari sistem pendidikan nasional. Murid kami juga anak-anak bangsa. Harapan kami, dukungan terhadap sekolah swasta seperti ini bisa terus dikawal dan ditingkatkan,” ucap Endang.
Serap Aspirasi dari Wali Murid dan Guru
Salah satu kekuatan dari kegiatan kunjungan kerja adalah format dialog dua arah, di mana wali murid dan guru bebas menyampaikan keluhan maupun masukan seputar pelaksanaan Program Indonesia Pintar atau PIP dan kondisi pendidikan di sekolah masing-masing.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain keterlambatan pencairan dana, belum adanya rekening siswa, serta perlunya pendampingan teknis dari pihak sekolah.
“Kalau rekening sudah ada, dana langsung ditransfer melalui Bank BRI. Jika belum, sekolah harus bantu proses pembukaan. Waktu pencairan bisa dua hingga empat minggu tergantung kelengkapan administrasi,” jelas Prof. Furtasan.
Di hadapan ratusan wali murid, guru, dan kepala sekolah, Prof. Furtasan menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program pendidikan pemerintah.
“Jangan diam ketika ada kendala. Setiap suara Bapak-Ibu akan jadi bahan evaluasi kami di DPR RI. Program ini milik rakyat, dan rakyat punya hak untuk memastikan ia berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Salah satu wali murid, Susi dari SDIT Khairunnas, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran langsung Prof. Furtasan.
“Biasanya pejabat datang hanya sebentar. Tapi hari ini kami merasa benar-benar didengar. Bantuan ini sangat meringankan kebutuhan sekolah anak saya,” ucapnya haru.
Melalui rangkaian kunjungan ini, Prof. Furtasan memperlihatkan upaya konkret bagaimana wakil rakyat bisa menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dengan terus memperjuangkan kesetaraan akses, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, ia berharap wajah pendidikan di Banten menjadi lebih adil dan berkualitas.
“Kita ingin pendidikan Indonesia tidak terbagi dua: negeri dan swasta. Keduanya sama-sama mencetak masa depan bangsa. Dan negara harus hadir untuk keduanya,” tutupnya.
Editor: Agus Priwandono
