SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya setiap SPPG nantinya akan mengelola anggaran kurang lebih sebesar Rp10 miliar per tahunnya yang akan digunakan untuk belanja bahan baku maupun untuk pembiayaan kebutuhan lainnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, dari total anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dierima oleh SPPG, 85 persennya dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Bahkan 95 persen bahan baku yang dibutuhkan berasal dari komoditas pertanian.
“Jadi dengan harapan itu maka potensi lokal akan naik. Diharapkan pemuda-pemuda akan kembali ke desa, membangun desa. Tanah-tanah nganggur bisa diberdayakan karena setiap hari kebutuhannya cukup besar,” katanya, Jumat 22 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan, per harinya setiap SPPG memproduksi sebanyak 3.000 hingga 3.500 porsi makanan yang tentunya membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Tentunya, peluang ini harus mampu menangkap peluang tersebut sehingga perputaran ekonomi bisa berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, uang yang akan masuk ke Provinsi Banten melalui program MBG tersebut mencapai Rp10 triliun. Nilai tersebut sangat fantastis dan haru mampu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah Provinsi Banten. “Untuk membangkitkan ekonomi Banten sehingga pasokan itu betul-betul dipasok dari warga setempat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, setiap menu nantinya akan dikemas oleh setiap ahli gizi yang ada di masing-masing dapur MBG.
“Ahli gizi nya direkrut lokal bukan nasional, orang setempat sehingga bisa tahu potensi sumberdaya lokalnya apa dan kesukaan masyarakat lokalnya apa. Karena setelah satu bulan dilakukan, bulan kedua ketiga biasanya sudah akan ada kuesioner mana menu yang paling disukai oleh masyarakat setempat,” tegasnya.
Untuk wilayah Kabupaten Serang sendiri per porsinya membutuhkan anggaran sebesar Rp10 ribu rupiah. Anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi indeks kemahalan bahan baku setiap daerah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk mensukseskan program MBG di Indonesia termasuk di Banten karena program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi desa.
“Kalau ini kita kawal, maka ekonomi desa akan melejit, mulai dari tenaga kerja, bahan baku dan siklus ekonomi yang lain. Makanya kami memiliki kewajiban untuk mensukseskan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, selain 17 yang sudah dilauncing, masih banyak SPPG yang saat ini proses pembangunannya masih berjalan. “Bukan hanya dapurnya yang kita fikirkan, tetapi rantai pasoknya yang kita fikirkan juganya, semuanya ada di desa. Sehingga bisa membangun dari desa dan dari bawah untuk gebrakan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Editor: Abdul Rozak
